ZONASULTRA.COM, KENDARI– Gerakan Pemuda Tani Indonesia (Gempita) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan menolak kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan impor 500.000 ton beras pada awal tahun 2018 ini.
Koordinator Wilayah (Korwil) Gempita Sultra Rustam mengatakan, Februari dan Maret 2018 memasuki musim panen padi di daerah-daerah sentra produksi di Indonesia, termasuk sejumlah wilayah di Sultra. Sehingga dapat dipastikan Indonesia akan sulprus beras.
“Untuk di Sultra stok beras sebetulnya cukup tersedia. Karena itu kita tidak butuh impor beras. Toh juga, kita bisa memanfaatkan potensi pertanian dan perkebunan dengan melakukan diversifikasi pangan yang selama ini dilakukan masyarakat,” kata Rustam di Kendari, Rabu (24/1/2018).
Lebih lanjut Rustam mengatakan, petani di Sultra telah panen padi ribuan hektar sejak Desember 2017 hingga saat ini yang tersebar disejumlah daerah, seperti Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka Timur.
“Jadi sangat aneh kalau Sultra kekurangan beras. Hanya saja kami akui ada kenaikan beras di tingkat pedagang. Setelah kami telusuri, penyebabnya adalah banyak pembeli atau tengkulak dari Jawa yang datang membeli gabah di sentra beras meskipun harganya lebih tinggi dari pedagang lokal,” ujarnya.
“Bahkan para tengkulak ini melakukan pembelian dengan sistim ijon yang tentu saja merugikan petani. Inilah yang menyebabkan kelangkaan gabah di daerah ini,” katanya.
Ia meminta pemerintah melalui Kementrian terkait dari pusat sampai ke daerah-daerah untuk mengakurasi data stok dan potensi beras Indonesia menyambut musim panen Februari dan Maret mendatang.
Seharusnya, lanjut dia, Indonesia yang subur tanahnya tidak boleh kekurangan stok beras karena sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah digalakan perluasan areal tanam melalui pencetakan sawah baru.
“Kementerian Pertanian telah melakukan percetakan jutaan hektar sawah baru dan perbaikan sistim irigasi guna menjamin ketersediaan pengairan. Pertanyaannya,kemana beras kita yang telah dipanen. Di Sultra, BPTP setiap hari melakukan panen, jadi aneh kalau kita harus impor beras,” ucap Rustam.
Kebijakan impor beras, kata Rustam, benar-benar telah melukai hati petani. Aksi penolakan impor beras terjadi di mana-mana, menjadi bukti bahwa stok beras sebetulnya cukup tersedia.
Ia menilai, keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan impor beras terlalu bernafsu dan terkesan terburu-buru tanpa melakukan kajian dan validasi data stok beras di lapangan.
Sementara itu, pihak Bulog sendiri masih memiliki ketersediaan stok beras yang dapat memenuhi permintaan kebutuhan hingga enam bulan atau lebih ke depan. (B)
Reporter : Siti Nirmalasari
Editor : Rustam
kayak anak petani saja, mau cerita beras liat sawah saja mungkin geli…