ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat di 2018 ini memprioritaskan program kesehatan ibu dan anak.
Kepala Dinkes Kota Kendari drg Rahminingrum mengatakan, prioritas kesehatan ibu dan anak ini dilakukan untuk menekan angka kematian ibu karena persalinan dan juga untuk pencegahan adanya gizi buruk.
Apalagi dengan adanya kejadian luar biasa (klb) gizi buruk yang menimpa sejumlah warga di Kabupaten Asmat, Papua, warga Kota Kendari juga dihimbau untuk waspada.
Dikatakan, untuk gizi buruk, Kota Kendari hingga kini masih berada di zona hijau (kondusif). Tahun 2017, Dinkes Kota Kendari menemukan 16 kasus gizi buruk, sementara tahun 2018 sampai bulan Februari ini, pihaknya baru menemukan satu kasus gizi buruk yang sementara dirawat di Rumah Sakit Bahteramas.
Rahmi mengungkapkan, gizi buruk yang menimpa bayi dan balita ini dikarenakan beberap faktor. Pertama dari sisi ekonomi, dimana ketidakmampuan keluarga secara ekonomi untuk memberikan asupan gizi. Kemudian bisa saja dari sisi pendidikan, utamanya pendidikan ibu. Dimana dia mampu membeli, tapi secara keilmuan dia tidak paham.
“Sebetulnya asupan gizi apa yang dibutuhkan oleh bayi dan balita. Tarulah barangkali dia mampu beli susu formula, tapi karena dia tidak tahu, dia belikan susu kental manis,” kata Rahminigrum di ruang kerjanya, Rabu (7/2/2018).
Kemudian bisa juga karena adanya penyakit penyerta dari seorang ibu. Misalnya ketika mengandung seorang ibu memiliki penyakit penyerta utamanya penyakit infeksi apalagi yang sudah kronis, biasanya akan menyebabkan anaknya jatuh status gizinya.
Lanjutnya, untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya gizi buruk, pihak Dinkes Kota Kendari terus mensosialisasikan konseling gizi. Bahkan Rahmi, mengharapkan ibu hamil selama kehamilannya harus memeriksakan diri empat kali dalam sebulan.
“Terus nanti dia melahirkan, dia harus melahirkan di tenaga kesehatan. Tidak harus dokter spesialis, kalau memang dia persalinan normal bidan pun cukup,” ujarnya.
Kalau alasan tidak punya biaya kata wanita yang juga berprofesi sebagai dokter gigi ini, Pemkot Kendari sudah menyiapkan dana jaminan persalinan (jampersal), asal memang dia dari keluarga tidak mampu. Tinggal membawa KTP Kota Kendari.
“Kalau sudah hamil manfaatkan layanan kesehatan. Kan di Kota Kendari tidak dikenakan biaya untuk pelayanan kesehatan dasar, tinggal bawa KTP. Itu semua Puskesmas. Kalaupun sampai melahirkannya dia tidak punya pembiayaan kan ada Jampersal. Masalahnya warga kita mau melahirkan baru periksa kesehatan. Nanti belum ditahu bagaimana riwayat penyakit sebelumnya, dan bagaimana riwayat kondisi bayinya,” tuturnya.
Selain itu, ia menghimbau kepada para ibu agar mengikuti program pemerintah untuk ber KB. Sehingga proses melahirkan seorang ibu bisa diatur.
“Jangan sekarang melahirkan, tahun depan sudah melahirkan lagi. Secara kondisi ibu pasti tidak siap. Apalagi alat reproduksinya, kalau seorang ibu melahirkan beruntun terus pasti kualitas bayi dan balitanya juga tidak seoptimal kalau betul-betul kita rencanakan,” imbuhnya. (B)
Reporter : Ramadhan Hafid
Editor : Tahir Ose
