ZONASULTRA. COM, RUMBIA – Puluhan Massa yang tergabung dalam Organisasi Front Pemuda Pemerhati Bombana (FP2B) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (12/2/2018).
Dalam aksi tersebut FP2B menuding Kades Watu-watu bersama Dinas Perumahan Rakyat telah bekerjasama dalam alih fungsi bantuan perumahan rakyat di desa Watu-watu, Kecamatan Lantary Jaya, Kabupaten Bombana.
Bantuan tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Rumah Swadaya dan penyediaan perumahan sejak tahun 2017, untuk dialokasika kepada masyarakat desa Watu-watu sebanyak 51 unit. Namun, dalam proses penyalurannya masyarakat berpenghasilan rendah tidak menikmati bantuan tersebut.
“Ini tidak benar, masyarakat Desa Watu-watu yang seharusnya mendapat bantuan rumah khusus. Malah dialihkan kepada orang mampu,” tandas Koordinator lapangan FP2, Gunawan dalam orasinya di depan Kantor DPRD Bombana.
Gunawan membeberkan, pengalihan bantuan rumah tersebut bukan sekedar pengalihan. Namun, setiap penghuni dari luar dan berstatus ekonomi mapan harus membayar DP Rp. 2 juta hinga Rp 10 juta per unit secara tunai.
Karena itu, FP2 meminta DPRD Bombana segera mengevaluasi dan meninjau kembali hasil penjaringan penerima bantuan perumahan khusus di desa tersebut.
Tak hanya itu, FP2B meminta kepada pihak berwajib untuk menuntaskan kasus dugaan penyimpang bantuan itu.
Wakil Ketua DPRD Bombana, Amiadin bersama lintas Komisi DPRD Bombana menerima massa di aula rapat Komisi DPRD Bombana.
Amiadin menegaskan, pihaknya akan segera membetuk tim khusus melalui badan musyawarah. Kemudian, tim khusus akan melakukan investigasi di lapangan.
“Kami sangat sayangkan bantuan ini tidak tepat sasaran. Seharusnya bantuan rumah khusus ini diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu. Ternyata malah orang kaya dan orang luar yang tempati. Bayangkan saja kalau dugaan 10 juta per unit maka hasil pungli itu mencapai Rp. 500.000,” tukas Amiadin. (B)
Reporter : Muhammad Jamil
Editor : Kiki
