ZONASULTRA.COM, WANGI-WANGI -Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) rencananya akan menandatangi kerjasama di bidang pendidikan dengan Institut pemerintahan dalam negeri (IPDN). Rencana itu akan diwujudkan pada bulan April 2018 mendatang.
Hal itu dibenarkan Kepala Pusat Pesisir Lembaga pengabdian masyarakat (LPM) IPDN, Roosje Kalangi baru-baru ini pada kegiatan yang bertajuk, ekspose program pengabdian masyarakat pesisir LPM, IPDN ke Pemda Kabupaten Wakatobi yang digelar di Aula Pesanggrahan Budaya, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangiwangi Selatan (Wangsel).
“Jadi poinnya untuk kerjasama di bidang pendidikan, karena sesuai dengan tupoksi kita IPDN, bisa kerja sama melalui profesi. Karena menjadi Camat akan disampaikan bahwa SPD itu sarjana pendidikan dalam negeri. Untuk profesinya ada bagi mereka yang diangkat dalam jabatan tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan pemerintahan,”jelasnya di Wangiwangi, Kamis (8/3/2018).
Jadi prosesnya akan mengikuti program profesi selama sembilan bulan melalui beasiswa atau tugas belajar dari pemerintah Kabupaten Wakatobi.
“Insya allah bulan April karena akan menyesuaikan dulu dengan pak Rektor serta pak Bupati persiapannya supaya berjalan seperti yang diharapkan,” terangnya.
Menurutnya, IPDN memiliki program untuk pengabdian masyarakat di perbatasan, perkotaan dan pesisir
“Kami memilih di Wakatobi, untuk bagaimana Wakatobi ini masyarakat pesisirnya lebih sejahtera. Apalagi dengan program Bupati Wakatobi dan Wakilnya untuk menjadikan kabupaten maritim yang sejahtera dan berdaya saing, sehingga Wakatobi menjadi bersinar di mana-mana,”katanya.
Dikonfirmasi terkait hal itu Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Wakatobi, Muhammad Ilyas Abibu mengatakan bahwa program itu penting karena rata-rata camat di Wakatobi berlatar belakang pendidikan.
“Begitu saya membaca tawaran Memorandum of Understanding (MoU), itu rupanya merupakan suatu kebutuhan. Misalnya kerjasama di bidang pendidikan untuk profesi. Apalagi rata-rata aparatur Pemerintah Kecamatan khususnya para camat kita ini, berprofesi dari pendidikan sementara untuk memimpin pemerintahan itu harus punya ilmu pemerintahan dan ilmu kemasyarakatan,” jelasnya.
Ilyas berharap, kedepan dengan bimbingan dari IPDN selama sembilan bulan untuk mendapatkan ilmu tentang kepamongprajaan atau pemerintahan, dan terkait pengabdian masyarakat, penelitian dan pengembangan kemudian kerjasama pengembangan sumberdaya Manusia (SDM).
“Itu juga akan kita dorong, supaya nanti semakin bervariasi ilmu yang dimiliki dalam suatu pemerintahan itu. Kan semakin dinamis karena saling mengisi antara ilmu-ilmu sosial serta ilmu ekonomi dan sebagainya,” harapnya. (B)
