ZONASULTRA.COM, WANGI-WANGI – Musyawarah Rencana Pembangunanan (Musrembang) Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) di Pulau Binongko menghasilkan usulan pembangunan infrastruktur mendasar.
Sejumlah usulan pembangunan itu diantaranya adalah pembuatan jalan lingkar pulau Binongko, penyediaan air bersih dan penerangan listrik 24 jam.
Hal itu diungkapkan Camat Binongko, Wa Hafidah dan Camat Togo Binongko, Arifin dalam Musrenbang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2019, Senin (12/3/2018).
Usulan masyarakat itu menjadi skala perioritas Pemerintah Kecamatan yang mereka sampaikan dalam Musrenbang itu. Selain infrastruktur, mereka juga mengusulkan program peningkatan kapasitas masyarakat di Binongko.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wakatobi, Muhammad Ilyas Abibu yang hadir dalam Musrembang itu menyampaikan, usulan masyarakat itu wajib dipertimbangkan dengan menggunakan pendekatan perencanaan yang meliputi empat aspek, yakni teknokrasi, partisipasif, politis dan pendekatan top down dan bottom up.
“Secara teknokrasi, dimana dikaji secara ilmu pengetahuan, kita hadirkan data-data yang akurat untuk di kaji apakah usulan-usulan yang disampaikan itu benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan kita capai dan telah kita sepakati pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Jadi kitab suci perencanaan pembangunan ini adalah RPJMD kita. Karena itu adalah program yang harus dievaluasi dan dinilai pada satu periode kepemimpinan kepala daerah,”ujarnya.
Sementara pendekatan partisipatif, lanjut dia, dengan melibatkan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya terhadap perencanaan pembangunan.
“Termasuk di dalamnya kita mengajak dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan dan sebagainya untuk melihat apakah rencana-rencana kita itu juga sangat konduksi untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha di daerah kita,”terangnya.
Pendekatan politis, proses penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dilakukan oleh kepala daerah pada saat janji politik.
“Itu juga merupakan bahan daripada penyusunan rencana pembangunan yang kita lakukan,”ucapnya.
Sedangkan pendekatan Top-Down yaitu perencanaan pembangunan yang segala keputusan penting dan jenis kegiatannya telah ditentukan oleh pemerintah.
“Pendekatan Bottom-up adalah perencanaan pembangunan dimana masyarakat lebih berperan dalam memberikan gagasan dari awal hingga pelaksanaan evaluasi. Dalam hal ini pemerintahan hanya berperan sebagai fasilitator pembangunan,”tandasnya. (C)
