ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) Tafdil kembali melantik dua pejabat struktural lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah itu. Dua pejabat tersebut yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Bombana.
Pelantikan itu merupakan tindak lanjut dari pengisian kekosongan 11 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang sebelumnya diperebutkan oleh 37 JPT. Sementara untuk kali ini, Andi Nur Alim dilantik sebagai Kadisdukcapil dan Andi Idris menahkodai Dinas Kominfo.
” Alhamdulillah pengisian kekosongan jabatan di 11 JPT sudah selesai. Karena ini merupakan proses legitimatika dari upaya mrmaksimalkan kinerja semua instansi. Proses lelang ini cukup transparan, meski ada denda Rp5 juta yang dibebankan, itu merupakan denda assesment Pajak Penghasilan Non Pajak (PPBP) yang masuk di kas Negara,” ungkap Tafdil usai melantik dua OPD di salah satu aula Kantor Bupati Bombana, Senin (12/3/2018).
Tafdil meminta kepada dua pejabatnya tersebut agar mampu meningkatkan sinergitas yang baik dengan seluruh instansi OPD di wilayah itu. Kata dia, untuk Capil, harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang berurusan masalah kependudukan, meliputi urusan KTP dan Kartu Keluarga dan urusan lainnya.
Sementara untuk Kominfo, Tafdil benar-benar menginginkan adanya relasi yang baik sebagai pusat informasi. Utamanya melalui kerjasama dengan LSM maupun Media, dan mampu menepis adanya informasi yang bersifat hoax.
“Dua instansi ini saya sangat harapkan kinerjanya yang maksimal. Sudah ada SOP yang dituangkan di dalam fakta integritas dan ini diberlakukan di seluruh jajaran Pemkab Bombana,” terang Tafdil.
Bupati dua periode ini menyebutkan, ada beberapa instansi yang menjadi obsesi dalam peningkatan pelayanan di masa kepemimpinannya, yakni kolaborasi yang maksimal antara dinas Perizinan, Disdukcapil dan Kominfo.
“Saya inginkan ada kolaborasi yang baik antara Dinas perizinan dan Disdukcapil kemuduan diakses dengan baik oleh Kominfo,” tandasnya.
Selain ketiga instansi tersebut, Tafdil pula menyebutkan beberapa instansi yang sangat urgen dalam aspek pembenahannya yaitu, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Sebab, OPD terbeut sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat
” Semua punya keterkaitan dengan hajat maayarakat kita, tapi untuk beberapa OPD ini saat ini lebih diprioritaskan,” imbuhnya.
Karena itu, Tafdil menekankan guna menghindari penilaian buruk atau rapor merah, semua instansi wajib mematuhi SOP yang ada.
” Saya harapkan peningkatan etos kerja tehadap dua JPT yang baru dilantik ini. Tdak usah malu kalau diberi rapor merah, semua sudah terjadi. Solusi terbaiknya adalah mulai sekarang kita harus berbenah,” tutupnya. (B)
