ZONASULTRA.COM, KENDARI – Puluhan sopir truk yang tergabung dalam Forum Sopir Dum Truk Sulawesi Tenggara (FORS DT SULTRA) berunjukrasa di Kantor DPRD Sultra, Kamis (22/3/2018). Para sopir ini datang dengan membawa kendaraan mereka yang masih bermuatan material dan memarkirnya di halaman kantor DPRD setempat.
Mereka melontorkan protes sulitnya memperoleh BBM bersubsidi jenis solar, lantaran depot Pertamina melakukan pengurangan dan pemotongan kuota BBM jenis solar subsidi dibeberapa SPBU.
Koordinator aksi Haerun mempertanyakan kebijakan pihak depot Pertamina melakukan pengurangan BBM jenis solar bersubsidi yang sebelumnya 16.000 kilo liter (kl) per hari menjadi 8.000 kl per hari.
Haerun menuding ada kesengajaan dan permainan antara Pertamina dengan pihak perusahaan tambang. Selain itu, kata dia, ada beberapa SPBU di Kota Kendari menimbun BBM jenis solar subsidi lalu menjualnya ke pihak industri.
“Ada apa dengan pihak depot Pertamina tiba-tiba mengurangi kuota BBM jenis solar subsidi dari 16.000 kl menjadi 8.000 kl. Lalu selisih kuota 8.000 kl dikemanakan. Kami duga ada permainan di sini,” teriak Haerun dalam orasinya.
Menurut Haerun, akibat pembatasan BBM jenis solar subsidi yang dilakukan Pertamina saat ini, telah membuat mereka banyak kehilangan pendapatan. Pasalnya, mereka harus antri berlama-lama di setiap SPBU.
Dikatakan, jika kejadian ini terus berlanjut sampai tiga bulan, maka ada ratusan mobil truk yang akan ditarik oleh pihak leasing.
“Ini menyangkut hajat hidup warga kecil. Kami mendesak DPRD Sultra agar meminta pihak Pertamina untuk menyalurkan BBM jenis solar subsidi sesuai kuota sebelumnya yakni 16.000 kl. Kami juga meminta pihak kepolisian untuk mengawasi SPBU di Kota Kendari dan membongkar mafia solar bersubsidi, serta menangkap pelakunya,” tambahnya.
Para sopir ini juga mendesak DPRD Sultra untuk memanggil pihak Pertamina dan SPBU untuk menjelaskan alasan pengurangan kuota BBM jenis solar subsidi. Kemudian meminta DPRD Sultra memanggil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Mingas) untuk menjelaskan pengurangan kuota BBM jenis solar subsidi.
Setelah menyampaikan aspirasi kurang lebih satu jam, para sopir truk ini langsung diterima oleh Ketua Komisi III DPRD Sultra Sukarman.
Dikatakan Sukarman, DPRD Sultra siap menindaklanjuti hal ini dengan memanggil pihak Pertamina dan dinas terkait termasuk pihak SPBU untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) untuk menjelaskan persoalan kelangkaan BBM jenis solar subsidi.
“Kita akan lakukan RDP hari Senin (27/3/2018). Saya harapkan teman-eman sopir bisa hadir semua, agar kita bisa pertanyakan persoalan ini, sebab ini menyangkut kepentingan orang banyak,” tegas Sukarman. (B)
