ZONASULTRA.COM, KENDARI – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Teguh Setyabudi meyakinkan KPK bahwa pihaknya akan netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Hal itu disampaikan kepada pimpinan KPK Basaria Panjaitan saat pertemuan di Aula Dhacara Polda Sultra, Selasa (27/3/2018).
Teguh mengaku menyambut baik kedatangan KPK karena menjadikan Sultra prioritas program pencegahan korupsi. Kedatangan KPK akan membawa berkah dan manfaat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Sebagai Pj gubernur Teguh memiliki dua tugas, pertama adalah melanjutkan pembangunan sampai selesai pemilihan gubernur (Pilgub) Sultra 2018. Tugas kedua, mensukseskan Pilkada 2018 mulai dari Pilgub, Pilkada Konawe, Kolaka, dan Baubau.
“Saya menjadi Pj Gubernur tanpa sedikitpun mengeluarkan ini dan itu, saya lebih leluasa untuk bergerak karena tidak punya beban politis. Saya seorang PNS yang ditugaskan. Tentu saya netral dalam Pilkada,” ujar Teguh.
Selain itu sebagai Pj Gubernur teguh terlepas dari kepentingan etnis tertentu karena dirinya bukan asli Sultra. Namun demikian ia akan betul-betul berdiri atas nama Sultra tanpa disangkut-sangkutkan dengan etnis tertentu.
Dia juga mendukung sepenuhnya kebijakan KPK soal pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk yang dilakukan di Sultra. Apalagi, Sultra merupakan wilayah yang kaya sumber daya alam.
Lanjut Teguh, bila dicermati tentu ada berbagai masalah terkait pengelolaan SDA. Hal inilah yang perlu ditertibkan dengan melibatkan KPK dan penegak hukum lainnya.
(Baca Juga : Penanganan Korupsi, KPK Gelar Pertemuan dengan Jajaran Penegak Hukum Sultra)
Seperti diketahui KPK memperluas konsentrasi pencegahan korupsi di daerah. Total ada 10 daerah masuk dalm prioritas KPK pada tahun 2018 ini termasuk Provinsi Sultra. Adapun daerah lainya adalah Slawesi Utara, Bangka Belitung, DIY, Jatim, Kalimantan Utara, Lampung, Sulawesi Barat dan sumatra Selatan dan Kalimantan Barat. Konsentrasi pencegahan itu diperluas menyusul maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah dalam dua bulan terakhir ini.
Di sejumlah mantan kepala daerah serta kepala daerah yang masih aktif menjabat dijerat dalam dugaan kasus korupsi oleh KPK mereka adalah mantan gubernur Nur Alam, bupati non aktif Buton Umar Samiun, mantan Bupati Konut Aswad Sulaiman, mantan wali kota Kendari dua periode Asrun dan walikota Kendari yang naru menjabat 4 bulan Adriatma Dwi Putra. (B)
