ZONASULTRA.COM, KENDARI – Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Teguh Setyabudi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Rabu (4/4/2018).
Rapat digelar di kantor Gubernur Sultra, Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sultra dan DPRD Sultra membahas sejumlah permasalahan yang terjadi di Sultra. Seperti masalah izin pertambangan, kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lainnya.
Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi menjelaskan, jika secara umum aspirasi dan permasalahan yang ada akan ditindaklanjuti dimasing-masing SKPD. Namun demikian, untuk detailnya masih akan dibicarakan dengan SKPD.
“Karena misalnya masalah perizinan itu bukan hal mudah, tidak mungkin dalam waktu yang singkat kita sudah mengurai. Demikian juga dengan adanya overleping, kemudian juga dengan masalah kelangkaaan bbm. Ini semuanya kan tentu saja perlu pertemuan perlu pembahasan yang lebih cermat lagi,” jelasnya.
Teguh pun mengaku, belum dapat menyimpulkan hasil pertemuan pihaknya dengan pihak DPRD Sultra. Akan tetapi Teguh mengaku, jika Pemprov Sultra bersama DPRD Sultra telah memiliki etikat baik guna mengatasi setiap permasalahan yang ada.
“Jadi ini adalah rakor yang juga sebagai silaturahin, antara Pemprov Sultra dan DPRD Sultra. Intinya kita ketahui bahwa pemerintahan daerah itu bukan hanya pemprov, tapi ada DPRD kita saling bermitra. Makanya kami bersinergi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sultra yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Dengan banyaknya masukan serta aspirasi yang disuaraka oleh para dewan, lanjut Teguh, akan segera ditindaklanjuti sebagai antensi khusus dalam pembangunan Sultra.
“Tentu saja karena ini adalah forum yang pertama, nanti kita akan coba lanjutkan dengan forum-forumyang tematik dengan DPRD. Bisa juga nanti dilanjutkan rapat dengar pendapat, sehingga masalah- masalah itu tidak menumpuk bisa segera di atasi,” tutupnya. (B)
