ZONASULTRA.COM, KENDARI – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Teguh Setyabudi secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrembang) dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Sultra tahun 2019 di Hotel Grand Clarion Kendari, Senin (16/4/2018).
Dalam kesempatan itu, Teguh menjelaskan jika masalah infrastruktur di Sultra akan menjadi skala prioritas Pemprov Sultra pada RPKD tahun 2019 mendatang.
“Pastinya dalam setiap pembangunan ada prioritasnya, yah kalau prioritas nasional sudah ada kita juga begitu. Kalau kita terkait masalah infrastruktur saja,” terangnya.
Meski demikian, Teguh mengaku tidak akan mengesampingkan program serta kegiatan dan sektor lainnya, seperti program pertanian, perkebunan dan sebagainya.
“Tapi kita akan kembali cermati lagi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur yang ada, baik untuk kabupaten/kota maupun provinsi. Saya sudah menyampaikan kepada kepala Bappeda, untuk secara khusus masalah infrastruktur bisa kita rakorkan,” ucapnnya.
Hal itu, sambungnya, agar dalam pengajuan DAK nantinya pada 24 April 2018 mendatang, dapat segera dibahas. Selain itu, Teguh juga menjelaskan jika rusaknya infrastruktur di sejumlah wilayah di Sultra menjadi salah satu penghambat pembangunan daerah serta perekonomian yang ada di sekitar infrastruktur tersebut.
“Seperti yang sampaikan tadi, bahwa segala prioritas provinsi yang harus kita kedepankan. Tadi sudah ada kesepakatan beberapa hal, untuk kesimpulan kita masih ada waktu beberapa hari ini yah. Mari kita cermati untuk prioritas program provinsi,” jelasnya.
“Termasuk masalah infrasktruktur, dan program kegiatan lainnya. Mari kita cermati lagi agar itu bisa kita cermati dan diusulkan pada RKPD pada tahun 2019,” tutupnya.
Musrembang tersebut hanya dihadiri 14 bupati dan 1 wali kota dari 17 kabupaten kota se-Sultra. Dua kepala daerah yang tidak dalam Musrembang itu, yakni Plt Wali Kota Kendari Sulkarnain serta Bupati Buton Selatan (Busel) Agus Faisal Hidayat. (B)
