ZONASULTRA.COM, KENDARI – Anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengaku kaget atas informasi bahwa pemerintah mencoret proyek pembangunan Bendungan Pelosika yang terletak di Desa Asinua Jaya, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Padahal proyek tersebut sudah masuk dalam perencanaan pembangunan proyek strategis nasional tahun anggaran 2018-2019.
“Saya sangat kaget akan info ini. Soalnya proyek bendungan ini sangat didambakan masyarakat Sultra. Bahkan bila pembangunan ini direalisasikan akan meningkatkan produksi pertanian rakyat Sultra,” ujar Ridwan Bae ketika dihubungi oleh Zonasultra.com, Rabu (18/4/2018).
Ridwan mempersoalkan hal ini, sebab komisinya di DPR RI membidangi pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan Bendungan Pelosika yang tidak jadi dibangun pemerintah.
“Saya berharap presiden meninjau kembali kebijakan itu, karena sangat merugikan masyarakat Sultra. Saya akan bersurat kepada presiden untuk meminta agar pembangunan bendungan tersebut dilanjutkan pelaksanaannya,” ungkapnya.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, Bendungan Pelosikka memiliki kapasitas sebesar 822,26 meter kubik. Bendungan ini diharapkan dapat mengairi lahan seluas 16.000 hektar, dapat mengurangi debit banjir sebesar 10,359 meter kubik per detik. Kemudian bendungan ini mampu menyediakan pasokan air baku sebesar 0,20 meter per detik dan menghasilkan listrik sebesar 10,00 mega watt (MW).
(Baca Juga : Bendungan Pelosika Batal Dibangun, Ridwan Bae Harap Presiden Tinjau Kembali)
Total investasi pembangunan bendungan Pesolika Rp1,660 triliun. Penanggungjawab proyek Kementerian PUPR, rencana mulai kontruksi 2018, rencana mulai operasi 2019. Namun baru tahap konstruksi, sudah tidak dilanjutkan pemerintah.
Sebelumnya, Senin (16/4/2018), Presiden Joko Widodo menghapus pembangun proyek strategi nasional (PSN) Bendungan Pelosika dari daftar proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2019 mendatang.
Pertimbangan penghapusan sejumlah PSN termaksuk Bendungan Pelosika disampaikan Jokowi secara umum saat rapat bersama jajaran menteri kabinet kerja Jokowi-JK.
Alasan Presiden mencoret PSN tersebut karena belum ada pihak investor yang tertarik untuk berinvestasi. (B)
