ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Kepala Badan Kepegawaian dan Pemibinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Utara (Konut) Supardi mengungkapkan, pejabat petana eselon II yang ikut seleksi jabatan di daerah itu tidak menjadi jaminan dapat kembali menduduki pucuk pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (ODP) setempat.
Menurutnya, penilaian akhir seleksi itu kembali pada pemangku kebijakan yaitu, bupati dan wakil bupati Konut dalam melihat kelayakan kinerja dari masing-masing peserta untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan agar lebih baik dan maju.
Kata dia, Loyalitas, integrita dan semangat kerja menjadi salah satu indikator penilaian untuk memilih satu dari tiga peserta yang lolos.
“Tidak menjamin dia petahan, dia juga akan dilantik. Akan tetapi, meraka ini punya semangat yang tinggi untuk menerima hasil putusan yang dikeluarkan nanti,” ungkap Supardi di wawancarai usai mengikuti pelantikan pejabat eselon dan fungsional di Aula Anawai Ngguluri, Senin (30/4/2018) kemarin.
Dia memastikan, mulai dari proses awal penilaian hingga akhir sampai menentukan siapa yang akan dilantik berjalan murni tanpa ada unsur kepentingan. Dan tentunya betul-betul dapat melahirkan pimpinan instansi yang amanah dan gesit dalam bekerja.
Diuraikan, tes komepetensi menejerial oleh pusat asesment senter serta penilaian kompetensi ASN oleh asesor handal, dilakukan tahap demi tahap sampai pada tes panselda kompetensi tekhnik menejerial hingga keluar nama 3 besar. Rekomendasi KASN diminta untuk melihat apakah telah sesuai kententuan atau tidak agar tidak ada celah kesalahan yang terjadi.
“Dan dipersilahkan lah pejabat pembina melakukan kebijakan menentukan satu diantara tiga besar yang lolos ini, melalui tes wawancara untuk menguji kembali kompotensi mereka,”tukasnya.
Untuk diketahui Pemda Konut menggelar seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, asesmen. Kegiatan itu di ikuti sebanyak 45 pejabat eselon ll dan akan memperebutkan 15 kursi jabatan di masing-masing instansi berbeda seperti, Dinas Pendidikan, Kesehatan, Dispora, PU, dan Pertanian. Pelantikan digelar paling lambat 1 minggu. (B)
