ZONASULTRA.COM,KENDARI– Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) mendapatkan 300 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) tahun anggaran 2018.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Musniar M Silondae mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan kunjungan untuk sosialisasi kepada tim teknis dan fasilitator/pendamping di 10 kabupaten dari 15 kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Dalam kunjungannya di Andoolo, Konsel,Kamis (3/5/2018) Musniar menjelaskan bahwa program BSPS adalah program pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan 1 juta rumah yang dicanangkan Jokowi.
“Sosialisasi ini kita lakukan untuk kesepahaman persepsi antara PPK, pemerintah daerah, tim teknis, dan fasilitator agar program bantuan ini dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tepat sasaran,” ungkap Musniar dalam acara sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Rapat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Konsel.
Koodinator Fasilitator Program BSPS Konsel Yos Pasomba menyebutkan, untuk jumlah penerima bantuan di Kabupaten Konsel sebanyak 300 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 5 kecamatan.
Secara rinci, Kecamatan Andoolo Barat ada tiga desa yakni Puudoho sebanyak 60 KK, Bekengasuh Indah 23 KK, Bima Maroa 26 KK. Kecamatan Basala ada tiga desa, Basala 22 KK, Tombekuku 30 KK dan Iwoi Mendoro 33 KK.
Selanjutnya Kecamatan Baito ada dua desa Baito 33 KK dan Mata Bubu 27 KK. Kecamatan Moramo Utara hanya satu desa Lombuea 21 KK serta Kecamatan Laonti ada satu desa Tambolosi 25 KK.
15 kabupaten/kota yang mendapatkan program BSPS adalah Buton, Buton Tengah (Buteng), Buton Selatan (Busel), Buton Utara (Butur), Baubau, Konawe, Konawe Utara (Konut), Konawe Kepulauan (Konkep), Konsel, Kolaka, Kolaka Utara (Kolut), Bombana, Muna, Muna Barat (Mubar) dan Wakatobi.
“Kendari dan Kolaka Timur (Koltim) tidak mendapatkan bagian, alasannya ya kembali ke Pemda masing-masing,” jelas Musniar.
Jumlah secara keseluruhan unit program BSPS di Provinsi Sultra 5.000 unit yang tersebar di 15 kabupaten, 38 kecamatan, 138 desa dengan total anggaran Rp75 miliar. (B)
