ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kendari bersama Anggota Komisi IX DPR RI Tina Nur Alam menggelar sosialisasi pemberdayaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di gedung serbaguna, Kecamatan Rumbia, Jumat (11/5/2018).
Dalam sosialisasi ini, Komisi IX yang salah satu tugasnya pengawasan obat dan makanan melakukan demo pengawasan makanan di daerah itu. Hasilnya, mayoritas penjual di Bombana masih berstatus aman. Mulai dari wilayah Rumbia, Poleang, dan Kabaena.
Anggota Komisi IX DPR RI Tina Nur Alam mengatakan, sosialisasi KIE sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga peredaran makanan dari status ilegal.
“Kami sudah lakukan demo untuk semua makanan yang disajikan dari bahan alami yang dijual di pasaran. Hasilnya, untuk tiga zona wilayah kami nilai sangat aman. Dengan harapan melalui informasi ini bisa betul-betul merasa bahwa produk yang dijual telah teruji dan berdampak baik untuk kesehatan masyarakat,” kata Tina Nur Alam.
(Baca Juga : BPOM Kendari Usut Lima Kasus Perdagangan Obat dan Pangan Ilegal)
Sementara Kepala BPOM Kendari, Leonard Duma menjelaskan, pihaknya merujuk pada tiga pilar pengawasan obat dan makanan. Salah satu pilar tersebut yakni pengawasan untuk konsumen. Dalam artian menjadikan konsumen lebih cerdas.
“Ada tiga pendekatan yang dilakukan untuk masyarakat lebih patuh yakni karena takut hukum, ikut tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sekarang kita mengajak tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh dalam proses pengawasan obat dan makanan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, jika saja ada yang ditemukan sengaja melakukan pelanggaran dengan menjual bahan ilegal, maka semua akan ditindaki secara prejudice.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Andi Nirwana Tafdil mengharapkan perhatian dari seluruh pedagang di Bombana, baik penjual obat maupun makanan agar cenderung memperhatikan barang layak jual.
“Melalui sosialisasi ini kami sangat harapkan kesadarannya, khususnya menjelang bulan suci Ramadan,” ujarnya.
Andi Nirwana juga mengharapkan instasi terkait, khususnya Dinas Kesehatan Bombana agar turun langsung ke lapangan melakukan pengawasan pangan dan obat-obatan yang beredar. (B)
