ZONASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mewanti-wanti para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar hadir saat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra 2020 dengan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sultra, di gedung DPRD pada Rabu (18/9/2019) sampai Kamis (19/9/2019).
Ali Mazi mengungkapkan hal itu ketika mendengar permintaan dari Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh yang meminta agar para Kepala OPD untuk hadir pada saat pembahasan rancangan KUA PPAS APBD 2020 bersama tim Banggar DPRD.
Baca Juga : Pengajuan APBD Sultra Tahun 2020 Mencapai Rp5,87 Triliun
“Mohon pak gubernur untuk menginstruksikan OPD agar hadir pada saat pembahasan rancangan KUA PPAS, kecuali OPD yang ada izin dari gubernur. Sebab ini sangat penting untuk membahas anggaran Rp5,87 triliun. Apakah ini masuk dengan pinjaman daerah, karena APBD kita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan,” kata Abdurrahman Shaleh saat memimpin rapat paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan penjelasan Gubernur Sultra atas rancangan KUA PPAS APBD Sultra tahun anggaran 2020, Selasa malam (17/9/2019).
Mendengar permintaan Ketua DPRD Sultra, Politikus NasDem itu langsung meminta Kepala Inspektor Sultra Gusti Pasaru mencatat nama Kepala OPD yang tidak hadir pada saat pembahasan rancangan KUA PPAS dan melaporkannya kepada dirinya atau Wakil Gubernur Lukman Abunawas.
“Saya perintahkan jangan sampai yang hadir malam ini, pada saat pembahasan rancangan KUA PPAS tidak hadir. Saya minta inspektorat catat siapa yang hadir malam ini, dan bagi yang tidak hadir sampaikan pada pembahasan anggaran harus hadir. Bagi mereka yang tidak hadir akan menjadi resiko,” ujarnya.
Baca Juga : Rencana Pinjaman Rp1,195 Triliun Pemprov Sultra Direspon Positif Kemendagri dan PT SMI
Bahkan, Ali Mazi mengancam akan menggati Kepala OPD yang tidak hadir pada saat pembahasan tersebut. Sebab kata dia, membahas tentang program kerja untuk kepentingan masyarakat tidak boleh bermain-main.
“Kita diberi oleh rakyat amanah untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Sultra. Jadi saya minta inspektorat untuk perhatiannya, bagi yang tidak hadir catat namanya, laporkan kepada saya dan wakil gubernur untuk diganti. Ini penting, jangan dianggap lagi gubernur dan wakil gubernur pilih kasih,” ungkapnya.(B)
Kontributor: Ramadhan Hafid
Editor: Abdul Saban
