ZONASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi meminta seluruh kepala daerah memporsikan anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tahun 2019.
Hal ini diungkapkan Ali Mazi dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan antara Provinsi Kabupaten/Kota se-Sultra semester II tahun 2018 dan Penandatanganan Nota Kesepahaman BPJS Ketenagakerjaan dan Bupati/Wali Kota se-Sultra, di Hotel Claro Kendari, Kamis (13/12/2018).
Menurutnya, anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan ini bisa diporsikan melalui APBD induk 2019 masing-masing daerah untuk memberikan perlindungan bagi pegawai honorer dan dana desa yang turun setiap tahunnya bagi para pendamping dan aparat desa non Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Saya minta bupati/wali kota untuk memperhatikan ini agar diporsikan pada tahun anggaran 2019 termasuk dana desa (DD) atau BUMDes,” kata Ali Mazi.
Ia menambahkan, perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan amanah undang-udang dan wajib dilakukan, termasuk para tenaga honorer dan aparat desa non PNS yang bekerja di lingkup pemerintah.
Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku, Sudirman Simamora mengatakan, dari total angkatan kerja 1,1 juta orang di Sultra, baru 1,07 juta yang bekerja dan 63 ribu orang belum bekerja.
Dari yang bekerja 1,07 juta orang ini, baru 188,088 orang yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau 17 persen.
“Angka ini masih sangat kecil dari harapan kita, data ini pun menunjukkan jika masih banyak pekerja kita yang belum memiliki perlindungan,” kata Sudirman.
Khusus untuk aparat desa yang sudah terdaftar sebagai peserta sebanyak 28.024 orang dari 1.953 desa. Guna meningkatkan perekonomian di Sultra, BPJS Ketenagakerjaan telah mendopositokan Rp700 miliar di Bank Sultra. (b)
