ZONASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menyebut ada lima hal penting yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam rangka menanggulangi bencana.
Hal itu ia ungkapkan dalam rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan bencana di Kabupaten Buton pada Senin (28/3/2022).
Kata dia, lima hal penting tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo saat rakornas penanggulangan bencana pada Februari 2022 lalu. Menurutnya, beberapa hal tersebut harus mampu diimplementasikan secara nyata karena mencermati kondisi geografis wilayah Sultra yang memiliki karateristik khusus sehingga masuk dalam kerawanan bencana alam.
“Penanggulangan bencana pada hakekatnya merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua. Baik pemerintah, stakeholder terkait dan masyarakat melalui upaya antisipasi dan mitigasi bencana,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Zonasultra.com pada Selasa (29/3/2022).
Adapun lima hal tersebut, yaitu pertama budaya kerja, harus siaga, antisipatif, responsif, dan adaptif. Kedua, orientasi pada pencegahan harus diutamakan, ketiga, untuk mengurangi risiko bencana harus terus ditingkatkan dan dilakukan bersama-sama pemerintah dan masyarakat.
Keempat, BNPB/BPBD harus aktif mengajak seluruh aparat pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana. Dan terakhir yaitu membangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan terutama di daerah-daerah rawan bencana.
Berdasarkan hasil penilaian indeks ketahanan bencana 2021, Provinsi Sultra berada pada kategori rendah dengan poin 0,34. Selanjutnya, dari hasil pengkajian risiko bencana yang terdapat dalam dokumen kajian risiko bencana Sultra, terdapat 11 jenis potensi bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Sultra.
Bencana tersebut berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, epidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrem dan abrasi, tsunami dan kegagalan teknologi. Dari hasil analisa, potensi bencana tersebut memiliki tingkat risiko yang tergolong kepada kelas tinggi untuk semua jenis bencana.
Bersamaan dengan itu, Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto memberikan arahan kepada pemangku kebijakan di daerah agar segera menetapkan status siaga darurat apabila diperlukan dalam rangka penanggulangan bencana saat masa tanggap darurat.
Melalui status tanggap darurat tersebut maka seluruh unsur kementerian atau lembaga terkait dapat bersama-sama mendukung penanganan bencana di tiap-tiap daerah. (b)
Kontributor: Ismu Samadhani
Editor: Jumriati
