SIDANG – Umar Samiun saat membacakan pledoinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017). (Rizki Arifiani/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Terdakwa Samsu Umar Abdul Samiun membantah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) termasuk untuk meloloskannya menjadi Bupati Kabupaten Buton. Dalam pledoinya Umar mengatakan bahwa Pilkada Buton tahun 2011/2012 yang berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) berjalan apa adanya tanpa intervensi M. Akil Mochtar.
Bahkan, Umar Samiun menyebut selama dirinya memimpin Kabupaten Buton telah berhasil membangun daerah tersebut. APBD Kabupaten Buton yang selama 10 tahun lebih diarahkan pada biaya belanja pegawai yang mencapai 70%, sementara anggaran pembangunan hanya pada 30% saja.
“Semua kami pangkas dengan memposisikan belanja pembangunan menjadi 55 % dan belanja pegawai tinggal 45 % saja. Infrastruktur dasar kami bangun, jalan-jalan yang menuju kantong-kantong produktif pertanian dan kelautan yang tadinya hanya lebar 3 meter kami buka menjadi 8 – 10 meter,” ujar Umar Samiun saat membacakan pledoinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).
(Berita terkait : Baca Pledoi, Umar Samiun Sembunyikan Kasusnya dari Sang Ibu)
Hal tersebut mempercepat masyarakat untuk mengakses hasil pertanian dan nelayan menuju pasar. Selain itu dalam sektor pendidikan, pembangunan gedung-gedung SD didekatkan hingga pada tingkat dusun serta memperbanyak tenaga honorer guru.
Sementara pada sektor kesehatan, Umar Samiun mengaku telah membangun pustu-pustu yang tersebar di desa-desa di Kabupaten Buton selama masa kepemimpinannya.
“Satu tahun pertama kami melaksanakan tugas, Kabupaten Buton sudah keluar dari daerah tertinggal. Bersamaan dengan itu pula, tata kelola keuangan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama lima tahun berturut-turut,” ungkapnya.
Selama menjabat sebagai Bupati Buton, Umar Samiun bahkan tidak menggunakan anggaran perjalanan dinas. Hal tersebut karena anggaran-anggaran pemeliharaan yang tidak rasional dan perjalanan dinas dipangkas untuk kebutuhan infrastruktur mengingat infrastruktur Kabupaten Buton masih jauh tertinggal.
“Kami memberikan gambaran pada pembelaan pribadi agar jelas tergambar bahwa Saya mendukung program pemerintah pada bidang pemberantasan korupsi,” tandas Bupati Buton non aktif ini. (B)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor Tahir Ose
