ZONASULTRA.COM, WANGGUDU– Sikap arogan diperlihatkan oleh pengelolah PT Labengki Nirwana Resort dibawah pimpinan Habib sebagai pengelolah. Pasalnya, saat libur lebaran pekan lalu, sejumlah wisatawan lokal asal Kecamatan Lasolo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) saat berkunjung di pulau Labengki dilarang masuk oleh pihak pengelolah.
Irfan, warga Kecamatan Lasolo yang mendapat larangan berkunjung di pulau itu oleh pihak investor mengungkapkan, pelarangan yang diterimanya bersama rekan-rekannya terjadi pada Sabtu lalu (9/7/2016). Saat itu Irfan bersama rekannya dengan menggunakan kapal menuju wisata Labengki.
Irfan mengatakan, kapal yang ditumpanginya belum sandar di pelabuhan, namun telah ada dari pihak pengelolah yang memberikan kode pelarangan. Namun ia tak menghiraukan kode tersebut.
“Pas sandar ada yang bertanya, dari mana dan mau kemana?. Saya jawab dari Konut mau datang wisata. Langsung dia bilang, tidak bisa ini daerah pengelolaan wisata. Kami mau masuk hanya jalan-jalan. Kami tidak menggunakan fasilitas bapak. Kami hanya foto-foto,” kata Irfan kepada awak zonasultra.id, Rabu (13/7/2016).
“Tidak bisa pak. Ini hanya untuk tamunya PT Labengki Nirwana Resort,” kata Irfan yang menirukan ucapan salah seorang perwakilan dari pihak pengelola wisata.
Irfan bersama rekan-rekannya merasa keberatan dengan perlakuan PT Labengki Nirwana Resort, yang mengklaim Labengki miliknya. Padahal, Labengki sendiri berada dalam wilayah pemerintahan Konawe Utara.
Ditempat terpisah, lembaga pemerhati Labengki, Ashari menyesalkan sikap PT Labengki Nirwana Resort yang melakukan pengusiran kepada masyarakat Konawe Utara yang berkunjung di wilayahnya sendiri.
Ashari bahkan menuding PT Labengki Nirwana Resort melakukan monopoli dalam mengelolah wisata Labengki. Apa yang dialami oleh Irfan dan rekan-rekannya juga terjadi pada wisatawan lokal asal Konut yang berkunjung ke Labengki.
“Dia (Habib) tidak bisa melarang masyarakat Konut mau berkunjung kesana (Labengki). Habib harus tau jika keberadaannya di Labengki belum mengantongi izin dari pemda Konut,” kesal Ashari.
Jika pemerintah daerah (Pemda) Konawe Utara terus membiarkan hal tersebut terjadi, lanjutnya, maka apa yang terjadi pada salah satu daerah di Kabupaten Wakatobi juga akan terjadi di Konut. Dimana, pemda tidak dapat berkunjung kewisata tersebut tanpa melalui investor.
“Jangankan masyarakat, bupati saja mau masuk harus minta izin sama pengembang wisata. Bupati harus ambil ketegasan, jangan biarkan ini berlarut-larut,” pintanya.
Sementara itu pihak pengelolah yang dihubungi beberapa kali melalui telepon selularnya tak pernah menghiraukan panggilan telepon selular wartawan. (A)
Repoter : Murtaidin
Editor : Rustam
