ZONASULTRA.COM, KENDARI – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Kendari menargetkan seluruh pegawai non Aparat Sipil Negara (ASN) di Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Kendari La Uno mengatakan, saat ini baru tiga pemerintah daerah di Bumi Anoa yang telah melakukan penandatanganan MoU bersama BPJS Ketenagakerjaan yakni Pemkot Kendari, Pemkab Konawe dan Pemkab Bombana. Sementara sisanya masih dalam penjajakan.
Pemprov Sultra misalnya, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) dan telah dimasukkan dalam anggaran tahun 2018 dengan jumlah tenaga honorer sekitar 1.000 orang. Terbanyak dari satuan polisi pamong praja (Satpol PP). Rencananya dalam waktu dekat akan dilakukan penandatangan MoU.
“Pegawai non ASN menjadi sasaran perhatian kita karena mereka layak untuk menerima ini karena memiliki resiko kerja yang lebih dibandingkan dengan pegawai ASN,” ungkap La Uno saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/2/2018) sore.
La Uno menjelaskan, jika seluruh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi mendaftarkan 2.000 sampai 3.000 pegawai non ASN menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka bisa didapatkan kepesertaan baru ditahun 2018 sebanyak 36.000 hingga 54.000 orang dengan dua jenis program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Apalagi hal ini merupakan sebuah kewajiban dari pemerintah dalam menjalankan amanat undang-undang ketenagakerjaan dan penyelenggaraan jaminan sosial.
BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bombana di Kantor Bupati Bombana, Rabu (22/11/2017) lalu. Pemkab Bombana mendaftarkan 11.000 pekerja yang terdiri dari 3.000 non ASN, 2.000 aparatur desa, dan 6.000 pekerja rentan.
Kemudian, Pemkab Konawe juga telah melakukan penandatangan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan bulan lalu. Pemkab Konawe mendaftarkan pekerja sekitar 3.000 orang serta Pemkot Kendari mendaftarkan 1.136 orang pada Senin (5/2/2018) di Aula Pola Kantor Wali Kota Kendari.
Sementara Pemkab Kolaka, Kolaka Utara (Kolut), Kolaka Timur (Koltim), Buton, Buton Selatan (Busel), Buton Tengah (Buteng), Konawe Utara (Konut), Konawe Selatan (Konsel), Konawe Kepulauan (Konkep), Buton Utara (Butur), Muna dan Muna Barat (Mubar) dan Kota Baubau dalam proses penjajakan.
Kemudian ada pula dana CSR Bank Sultra yang digunakan untuk 6.400 honorer dalam bentuk tanggungan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai non ASN di sejumlah daerah seperti Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Kabupaten Buton Selatan (Busel) dan Kota Baubau selama tiga bulan.
“Selain tenaga honorer, kami juga mengincar aparat desa yang bekerja di desa dan jumlahnya kan banyak tuh, satu desa 7 orang paling sedikit dikalikan sekitar 2.000 desa di Sultra jumlahnya jadi 14.000 orang,” ujarnya. (B)
Reporter: Ilham Surahmin
Editor: Jumriati
