ZONASULTRA.COM, PASARWAJO – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan pemeriksaan Dana Desa (DD) yang telah dikucurkan pemerintah pusat selama 3 tahun terakhir. Kegiatan ini akan berlangsung selama 20 hari mulai dari tanggal 23 Juli sampai 6 Agustus 2018.
Kepala dinas Inspektorat Buton, Halimu mengatakan, pemeriksaan itu terkait apakah selama ini ada peran maupun pengawasan Pemda khususnya Dinas Inspektorat dan BPM. Selain itu DD dapat dimanfaatkan atau tidak oleh masyarakat, atau memang perencanaannya atas dasar keingginan orang seorang atau kelompok.
“Maka oleh karena itu BPK turun melakukan pemeriksaan kinerja ini, sejauhmana manfaat penggelolaan DD di masyarakat paska digelontorkan dari pemerintah pusat,” kata Halimu ditemui di kantor Bupati Buton, Senin (30/7/2018).
Lanjutnya, saat ini masih tahap pengginputan data informasi yang diperlukan BPK. Jadi masing-masing SKPD terkait, maupun para Camat dan Kepala Desa melakukan persentase di BPK.
Untuk hari ini, yang diundang oleh BPK adalah para Camat dan beberapa kepala desa se Kabupaten Buton. Adapun BPM dan Inspektorat sudah diperiksa pada Jumat minggu lalu, dan besok direncanakan Bappeda dan Sekretariat Daerah.
“Alhamdulilah sampai perkembangan hari ini belum ada temuan atau ganjalan terkait persoalan penggelolaan Dana Desa tersebut,”ujarnya.
(Baca Juga : 71 Desa di Buton Belum Direkomendasikan Terima DD dan ADD Tahun 2018)
Halimu, pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan kinerja mengandung maksud bagaimana keterkaitan dan peran Pemda maupun unsur-unsur terkait di dalam penggelolaan DD. Kemudian manfaatnya betul-betul bisa dirasakan masyarakat atau tidak sejauh ini.
Pemeriksaan DD oleh BPK ini sangat positif karena setelah hasil LHP dari pemeriksaan, pihaknya dapat melihat sejauhmana keterlibatan atau peran pemerintah dalam mendukung kegiatan DD. Demikian juga sisi manfaat, dan itu nanti akan dinilai secara berkesinambungan. (B)
Reporter : Nanang
Editor : Kiki
