ZONASULTRA.COM, KENDARI – Sidak pasar merupakan salah satu cara yang biasa dilakukan pemerintah daerah (Pemda), instansi vertikal terkait dan jajaran stakeholder lainnya untuk menjaga stabilisasi harga sembako agar tidak melonjak naik menjelang perayaan hari besar setiap tahunnya.
Setelah melakukan sidak, output yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah menggelar operasi pasar murah di sejumlah titik, jika itu dinilai perlu dilaksanakan.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) Samsul Anam menilai hal tersebut kurang efektif. Apalagi pemerintah biasanya melakukan sidak di pasar tradisional, serta harga di pasar tradisional dijadikan referensi apakah terjadi kenaikan atau tidak.
Menurut Samsul, baiknya sidak dilakukan di pasar induk. Sebab pasar induk merupakan tempat berkumpulnya para pesuplai barang. Pedagang pasar tradisional membeli barang di pasar induk, kemudian dijual di pasar tradisional yang menjadi tempat transaksi jual beli pengecer hingga sampai ke tangan konsumen.
Menyangkut operasi pasar, ia juga menilai hal itu tidak dapat dilakukan serta-merta di waktu tertentu. Pasalnya, dalam hal menentukan kegiatan operasi pasar harus ada kajian akademik lebih dulu, agar operasi pasar dapat memberikan keuntungan kepada konsumen dan juga pedagang.
“Kasian kan masyarakat kalau terus seperti ini, yang tadinya masyarakat mempunyai uang tapi karena harga yang tidak terkendali dengan baik, daya belinya berkurang. Mereka punya uang tapi nilainya tidak ada karena harga yang tidak stabil. Kemudian saat ada barang langka, pemerintah turun sidak, untuk menjaga stok kemudian operasi pasar, yang kasian lagi pedagangnya. Karena konsumen dan pedagang itu mau sama sama untung,” ungkap Samsul Anam saat ditemui di UMK, Selasa (21/5/2018).
Samsul menambahkan, pemerintah juga tidak bisa melihat kenaikan harga secara umum atau menarik garis lurus bahwa tidak terjadi kenaikan atau penurunan. Harus per produk diawasi, dicek dan mendapat perlakuan, karena komoditi pemicu inflasi bukan secara umum.
“Suatu saat bisa saja ikan segar pemicu inflasi, kemudian besok-besok bawang pemicu inflasi, bulan selanjutnya beras dan saat ini yang tengah bergejolak kan gas elpiji, jadi bukan produk secara umum tapi per jenis komoditi,” jelasnya.
Harus Ada Skenario
Samsul berharap pemerintah tidak hanya melakukan sidak semata, harus ada skenario yang baik untuk menjaga stabilisasi harga. Skenario ini adalah bagaimana pemerintah belajar dari pengalaman setiap tahun tentang dinamika kenaikan harga, khususnya sembako.
Sehingga saat menjelang hari besar yang berlangsung secara periodik setiap tahun, pemerintah sudah punya cara jitu untuk mengendalikan harga. Jadi, tidak tiba masa tiba akal, saat terjadi kelangkaan langsung sidak kemudian operasi pasar.
“Sidak bisa saja dilakukan karena itu sudah program pemerintah, tapi bisa dibilang cuman seremoni saja supaya dilihat di media. Kalau kampus itu melihatnya, apa yang kalian kerja sebelum sidak? Kan sidak dilakukan ketika ada kenaikan harga lantas apa yang dilakukan sampai harga bisa naik,” tukasnya.
Olehnya, pemerintah harus membentuk forum pengendali harga semua komoditi yang menjadi rujukan. Misalnya forum komoditi telur, ikan, daging, sayur, minyak, beras, gula dan lain sebagainya. Dengan begitu semua komoditi terpantau dan ada tim yang terlibat di dalamnya.
Kemudian saat melakukan pertemuan seluruh pihak didatangkan. Mulai dari distributor sampai konsumen. Dari hasil diskusi akan ditemukan permasalahan yang terjadi di lapangan, dan ini bisa menjadi referensi terbaik buat pemda dalam mengambil kebijakan setiap tahunnya guna mengendalikan harga di pasar dibanding sidak serta kebijakan lain yang memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Sultra.
Lantas bagaimana dengan fenomena kenaikan harga yang terjadi setiap momen hari besar? Samsul melihat hal itu merupakan hal biasa dan alamiah terjadi dalam perekonomian. Kenaikan harga di pasar hanya dipicu oleh dua faktor yakni suplai yang berbicara ketersedian stok dan permintaan pasar. (A)
