ZONASULTRA.COM, KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai penyaluran bantuan presiden (Banpres) untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kendari tidak tepat sasaran, bahkan belum tersalurkan secara merata.
Ketua Komisi III DPRD Kendari Rajab Jinik mengatakan, seharusnya banpres diperuntukkan untuk UKM, namun setelah pihaknya melakukan kroscek, ada dari ASN bahkan TNI-Polri yang mendapatkan bantuan ini.
“Saya rasa bantuan presiden ini aneh karena penyalurannya tidak sesuai atau bisa dikatakan tidak tepat sasaran, masa ada ASN yang mendapatkan banpres, ini kan aneh,” kata Rajab lewat pesan WhatsApp, Selasa (9/2/2020).
Selain itu, dari sejak awal bantuan ini digulirkan hingga masuk 2021, penyalurannya belum merata. Pihaknya, kata Rajab, sering mendapat keluhan dari masyarakat perihal penyaluran banpres ini.
Dia melanjutkan, pihaknya akan turun lapangan dan mengecek langsung sudah berapa yang tersalurkan di Kota Kendari.
“Kami akan menindaklanjuti mengenai laporan kementerian bahwa yang tersalurkan sudah ada 12 ribu orang, tapi sampai hari ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan,” ujarnya.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Kendari, Muhammad Saiful mengatakan, instansinya hanya sebagai salah satu pengusul calon penerima banpres. Setelah diusulkan ke provinsi, provinsi lalu meneruskan usulan itu ke pusat.
“Perihal disetujui atau tidak itu sudah bukan kewenangan kami, tapi pusat,” kata Muhammad Saiful ditemui di kantornya, Rabu (10/2/2021).
Pihaknya juga sudah menyurati pihak bank agar memberikan data sudah berapa yang cair atau tersalurkan. Sampai hari ini, mereka belum mendapat informasi dari pusat sudah sejauh mana perkembangan Banpres tersebut.
“Kami sedang mencari data validnya sudah berapa yang tersalurkan dan siapa-siapa penerima banpres tersrbut,” jelasnya. (b)
