ZONASULTRA.COM, LASUSUA– Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kolaka Utara (Kolut), Surahman mengungkap pernah ditawari uang Rp125 juta untuk mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut). Tawaran itu sebelum digelarnya KLB pada Jumat (5/3/2021) lalu.
Surahman mengatakan pihaknya dihubungi melalui telepon dan diiming-imingi uang sebesar Rp100 juta dan biaya transpor Rp25 juta, serta biaya tiket pulang pergi jika menghadiri KLB tersebut. Total lebih dari Rp125 juta lebih akan didapatkan jika mengikuti KLB. Namun, Surahman tegas menolak. Ia menyimpulkan penolakan sebab mencium ada pengkhianatan.
“Tujuh hari sebelum KLB saya beberapa kali dihubungi dan dijanjikan sejumlah uang, tapi saya jawab kami dari Sulawesi hanya harga diri menjadi kebanggaan dan bukan tipikal penghianat,” ujarnya.
Kini, jajaran DPC Partai Demokrat Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) dan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolut menyatakan sikap menolak hasil KLB yang digelar di Deli Serdang. Dalam KLB itu Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat.
Surahman menyatakan KLB tersebut ilegal. Menurutnya, peserta yang terdiri dari ketua DPD dan ketua DPC tidak jelas dan KLB itu merupakan kegiatan abal-abal sebab tidak memiliki legalitas partai.
“Baik di tingkat DPC, PAC, Ranting dan seluruh anggota fraksi partai Demokrat Kolut menolak dan tidak menerima KLB yang dilaksanakan di Sumut karena pelaksanaannya mencederai partai sebab tidak ada satupun unsur yang dipenuhi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ADRT) Partai Demokrat,” kata Surahman, Selasa (9/3/2021).
Dikatakannya, saat ini Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan ketua umum yang sah berdasarkan Kongres V Partai Demokrat pada tahun lalu dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Olehnya itu, pihaknya mengutuk keras dan menolak produk apapun yang dihasilkan dari KLB tersebut. Pihaknya juga mengajak semua kader Demokrat untuk tetap mendukung kepemimpinan AHY.
Sementara itu, Ketua DPRD Kolut, Buhari juga menyatakan sikap bahwa seluruh kader penghianat harus segera dipecat dan dikeluarkan dari kepengurusan partai. Pihaknya siap ke Jakarta untuk melakukan aksi di depan istana demi menegakkan aturan demokrasi.
“Kami menunggu instruksi dari ketua umum AHY untuk menuntut secara konstitusi pada kondisi yang benar sebab kita ingin demokrasi berjalan sesuai mekanisme,” tandasnya.
Sebelumnya, dari pihak pro KLB, salah satu pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan, membantah adanya janji memberikan Rp100 juta kepada peserta KLB. Ia mengakui adanya pembagian uang, tetapi hanya untuk pengganti uang transportasi peserta.
“Itu kan sebuah cerita yang dijadikan opini, membuktikan sebetulnya bahwa kami tidak memberikan Rp100 juta. Hanya mengembalikan uang jalan, akomodasi,” kata Hencky Selasa (9/3/2021) sebagaimana dikutip Tempo.co. (B)
Kontributor: Rusman
Editor: Muhamad Taslim Dalma
