ZONASULTRA.COM, KENDARI – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sulawesi Tenggara (Sultra) berharap pemerintah pusat segera merealisasikan blanko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Pasalnya sudah enam bulan Sultra mengalami kekosongan blanko KTP-el.
Kepala Bidang (Kabid) Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sultra Muhammad Fadlansyah mengatakan, sejak Oktober 2016 lalu, masyarakat sudah melakukan perekaman KTP-el dan mereka diberikan surat keterangan sebagai penganti KTP-el untuk digunakan dalam hal pelayanan publik.
Tapi menurut Fadlansyah, meski sudah mendapatkan surat keterangan yang fungsinya sama seperti KTP-el, namun beberapa warga masih ada yang mengeluh terkait dengan adanya beberapa instansi pelayanan publik yang tidak menerima surat keterangan pengganti KTP-el.
“Di daerah sangat berharap supaya blanko cepat terealisasi. Sebab walaupun sudah ada surat edaran menteri dan surat edaran gubernur bahwa itu surat keterangan sama fungsinya dengan KTP-el dan semua harus bisa menerima itu. Tapi kita selama ini masih dapat keluhan dari masyarakat bahwa ada instansi pelayanan publik yang tidak menerima itu surat keterangan. Misalnya penerimaan TNI atau Polri, banyak keluhan panitianya belum bisa menerima surat keterangan itu,” bebernya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/3/2017).
Diungkapkannya, blanko KTP-el dari pusat sudah segera tuntas dan akan di distribusikan ke setiap daerah pada April mendatang.
“Informasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kemarin katanya April ini sudah didistribusikan di provinsi. Nanti dari provinsi yang distribusikan ke daerah kabupaten/kota. Ya semoga ini segera menjawab kebutuhan pelayanan selama ini,” ungkapnya.
Berita Terkait : 100.000 Warga Sultra Belum Lakukan Perekaman KTP Elektronik
Ia menambahkan, Sultra saat ini membutuhkan sekitar 400.000 blanko KTP. Sebab blanko KTP di Sultra telah kosong selama enam bulan.
“Kita butuh blanko itu sekitar 400.000. Ini sesuai dengan kondisi di Sultra saat ini. Misalnya Disdukcapil Kota Kendari itu setiap hari melayani masyarakat itu berkisar sekitar 100 orang perhari. Jika blanko KTP sudah kosong selama enam bulan, berarti Kota Kendari membutuhkan blanko sekitar 18.000. Itu baru Kota Kendari, belum daerah lain,” tutupnya. (B)
Reporter: Ramadhan Hafid
Editor: Jumriati
