SOSIALISASI – Sosialisasi penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi kepada pemerintah daerah se-Sulawesi di Swissbell Hotel Kendari, Kamis (18/5/2017). (Sitti Nurmalasari/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, KENDARI – Kementerian Keuangan RI dalam hal ini PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) menyelenggarakan sosialisasi penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi kepada pemerintah daerah se-Sulawesi di Swissbell Hotel Kendari, Kamis (18/5/2017).
Ditjen Pengelolaan Pembiayan dan Risiko Kementerian Keuangan RI Brahmantio Isdijoso mengatakan PT SMI menyosialisasikan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Kemkeu mengenai upaya dan kebijakan yang baru untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
“Dengan cara menyediakan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI),” jelas saat diwawancarai usai kegiatan.
Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah berkesempatan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tidak hanya menunggu atau menantikan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), tapi bisa mendapatkan pinjaman dari PT SMI.
Kata dia, Sultra telah melakukan pinjaman sejak 2010 untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Kolaka Timur dan Konawe dan rumah sakit Bahteramas. Dengan sudah adanya pilot project yang berhasil dan sekarang di perkuat lagi dengan kemampuan PT SMI, maka akan lebih memperkuat dan mempercepat kemampuan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.
Dia menyebutkan, pinjaman diberikan menyesuaikan kapasitas fiskal dan kebutuhan. Sehingga nominal setiap daerah berbeda-beda. Peruntukkan pinjaman ditujukan untuk infrastruktur seperti jalan, rumah sakit, pasar, jembatan, pelabuhan, tempat pembuangan sampah. Selain Sultra, PT SMI telah membiayai pembangunan infrastruktur di daerah Halmahera, Papua.
Sementara Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Ririn Kadariyah mengungkapkan PT SMI (Persero) ditugaskan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu menyediakan fasilitas pembiayaan di bidang infrastruktur.
“Kalau bank kan umumnya jangka pendek, kalau SMI ini pinjamannya jangka menengah dan panjang sesuai dengan sifat infrastruktur,” jelas Ririn.
Pembayaran pinjaman diambil dari APBD yang dialokasikan kepala daerah untuk membayar cicilan pinjaman tersebut. Pemerintah pusat tidak memotong langsung dana transfer APBD tersebut. Berdasarkan peraturan terbaru bunga pinjaman di PT SMI sebesar Surat Berharga Negara (SBN) 0,68 persen ditambah 0,75 persen.
Untuk diketahui, dalam sosialisasi ini dihadiri i narasumber seperti Ahli Madya Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Iwan Richard Butarbutar, Kepala Divisi Pembiayaan Pemerintah Daerah dan Institusi Pemerintah lainnya PT MSI, Erdian Dharmaputra, dan Kepala Bappeda Provinsi Sultra, Nasir Andi Baso. (B)
Reporter : Sitti Nurmalasari
Editor : Tahir Ose
