ZONASULTRA.COM, BURANGA – Hasil pansus yang telah dibentuk oleh DPRD Buton Utara (Butur) untuk mengusut dugaan pelanggaran undang-undang tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon, serta pansus terkait adanya dugaan pungutan liar yang melibatkan Bupati Butur, kini tengah dinanti-nanti. Sikap objektif dewan dalam bekerja sangat diharapkan oleh masyarakat setempat.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Bidang Advokasi dan Pengkajian Perundang-Undangan Solidaritas Masyarakat Lawan Korupsi (Somasi) Butur, Jumlan Hijrah. Kepoada media, Rabu (15/3/2017) dia mengatakan bahwa babak baru kisruh antara eksekutif dan legislatif menjadi pusat perhatian semua stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada di Butur, tanpa terkecuali Somasi itu sendiri.
Ia menambahkan, pertanyaan yang kemudian muncul adalah seperti apa akhir dari pansus ini. Menurut dia, seharusnya pansus DPRD lebih mengedepankan sikap objektif dalam mengusut dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Butur.
Kepada media, Julman menegaskan, dalam rangka menunggu hasil kerja pansus tersebut, lembaga pendukung bupati ini rupanya sementara melakukan konsolidasi kepada masyarakat. Agar, lanjut dia, apabila tiba saatnya akan diumumkan hasil kerja pansus, mereka akan menunggu di DPRD untuk memastikan kejelasan dari sikap pansus dan hasil kerjanya.
(Berita Terkait : Gubernur Redam Kisruh Legislatif-Eksekutif di Butur, Ini Penjelasan Abu Hasan)
“Tentunya agar pansus dalam bekerja bukan mengedepankan emosional, melainkan mengedepankan sikap objektif dalam mecari data dan informasi, dan tentunya memahami tupoksi dan prosedur yang ada,” tutupnya. (B)
Reporter: Irsan Rano
Editor: Jumriati
