ZONASULTRA.COM,KENDARI- DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar (Biodiesel) di sejumlah Stasisun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kelangkaan itu membuat antrean panjang di SPBU yang didominiasi kendaraan truk. Bahkan mereka tidak mendapatkan solar setelah mengantri.
Untuk bisa beropeasii mereka membeli Solar yang dijual secara eceran di pinggir jalan. Harganya dua kali lipat dari harga di SPBU Rp5.150 per liter.
Menyikapi persoalan ini, Wakil Ketua Komisi III bidang Infrastruktur dan Pertambangan DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP) mengatakan, kelangkaan itu terjadi diduga karena kebutuhan solar subsidi lebih banyak dilarikan ke industri pertambangan.
Lanjut AJP bahwa harga Solar atau Shell V-Power Diesel non subsidi peruntukan industri dan kalangan atas ikut naik di April 2022 ini. Diketahui harga Solar non subsidi dari Rp13.750 per liter naik Rp4.350 sehingga menjadi Rp18.100 per liter.
“Harga Solar industri juga lagi meroket harga. Jadi ada besar kemungkinan Solar subdsidi yang ada di SPBU di jual ke industri khususnya pertambangan,” kata AJP, pada Kamis (7/4/2022).
Selain itu, DPRD Sultra, melalui AJP memberikan peringatan keras ke SPBU yang ada di Kota Kendari, agar tidak menjual belikan Solar subdisi ke perusahan tambang.
Politisi Partai Golkar ini juga mengajak seluruh pihak mulai dari Pertamina, Pemerintah melalui Dinas ESDM dan aparat kepolisian untuk turut mengawasi SPBU di Kota Kendari.
Ia meminta kepada Pertamina supaya memberikan sanksi berat, terhadap SPBU yang berani menjual Solar subsidi ke perusahan tambang.
Dalam waktu dekat Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra ini, akan turun ke SPBU guna mencari tahu penyebab kelangkaan Solar subsidi dan BBM jenis lainnya seperti Pertalite. (C)
Kontributor: Sutarman
Editor: Ilham Surahmin