ZONASULTRA.COM, KENDARI – Guna mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Sulawesi Tenggara (Sultra), Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyiapkan buku data sebagai pedoman untuk kepemimpinan Gubernur Ali Mazi dan Lukman Abunawas.
Kepala BPS Provinsi Sultra, Moh Edy Mahmud mengatakan, untuk melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan, pihaknya telah menyiapkan bekal berupa buku pedoman bagi duet Ali Mazi-Lukman.
Buku ini bisa digunakan sebagai km 0 dari pembangunan yang akan dilaksanakan selama menjabat di pemerintahan Sultra. BPS juga menjabarkan posisi Sultra saat ini dari beberapa indikator sosial ekonomi.
“Data ini sangat penting. Bisa digunakan untuk pedoman pembangunan di daerah,” kata Edy Mahmud saat ditemui usai jalan santai dalam rangka memperingati hari Statistik Nasional 2018, Selasa (25/9/2018).
Di dalam buku tersebut pihaknya mengupas data-data terkait pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, jumlah penduduk, inflasi, ekspor dan impor, dan lain sebagainya.
Sesuai dengan tagline pemimpin Sultra lima tahun ke depan Menuju Sultra Emas, buku itu diberi judul yang sama dengan tagline tersebut. Hanya saja belum diserahkan langsung kepada gubernur dan wakil gubernur.
“Banyak data yang kita sampaikan dalam buku itu, tapi kami belum sempat menyerahkan kepada beliau, karena keduanya sangat sibuk kemarin-kemarin ini,” tambahnya.
Menurut pria berkacamata itu, BPS semata-mata ingin berpartisipasi dan terlibat dalam pembangunan yang ada di Sultra. Meskipun BPS merupakan instansi vertikal, tetapi ingin memberikan sumbangsih dan menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi Sultra.
Selain itu, dengan bekal ini barangkali pemerintah daerah bisa melihat program yang bisa dilakukan untuk mencapai visi misi dalam membangun daerah selama masa jabatannya. Pemerintah bisa menjadikan data sebagai kompas untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil ke depan.
“Kalau kita tidak ada petunjuk atau tidak ada data, kita akan kebingungan untuk menentukan arah pembangunan,” ujarnya.
Olehnya itu, untuk memberikan data yang berkualitas maka memerlukan partisipasi masyarakat dan semua pihak terkait. Sehingga, data yang disampaikan kepada pemerintah adalah data sebenar-benarnya agar pemerintah bisa melakukan pembangunan ekonomi sosial yang lebih baik ke depan. (B)
