ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Fachry Pahlevi Konggoasa menolak rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang akan mencabut larangan ekspor benih lobster. Fachry menilai wacana pembukaan izin ekspor benih lobster ini tidak strategis untuk jangka panjang.
“Kepunahan lobster akibat eksploitasi besar-besaran bisa saja terjadi. Padahal Indonesia memiliki competitive advantage yaitu benih lobster yang dapat ditemukan di Laut Indonesia tanpa harus dibudidayakan,” kata Fachry saat dikonfirmasi awak Zonasultra.com pada Rabu (18/12/2019).
Fachry berpendapat sebaiknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) fokus pada strategi mendorong nelayan agar dapat membesarkan lobster serta memfasilitasi penjualan lobster, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Penangkapan benih lobster seharusnya dibarengi dengan budi daya di dalam negeri. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, hal ini juga akan meningkatkan perekonomian Indonesia.
Baca Juga : Ekspor Sultra Naik, Impor Alami Penurunan
“Saya menilai ekspor tersebut akan merugikan rakyat (nelayan/petambak). Saya menyarankan kepada pemerintah harus mengkaji wacana ini secara komperhensif, menurut UU memang sah, tetapi lihat dulu faktor sosiologisnya di masyarakat kita. Jangan terburu-buru,” tegas Fachry Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi PAN.
Fachry memaparkan jumlah produksi lobster hidup di Sultra pada 2018 mencapai 41.375 kg senilai Rp 30 miliar. Angka ini turun dibandingkan 2017 yang 53.604 kg senilai Rp 40 miliar.
Sementara itu, pemenuhan bibit lobster memang salah satu masalah utama pengembangan lobster nelayan tradisional. Belum ada program pemenuhan bibit. Pemenuhan bibit diserahkan kepada nelayan dan pasar itu sendiri.
Ada kekhawatiran bagi nelayan lobster dengan dilakukannya ekspor lobster yakni akan mengancam susahnya pasokan benih lobster bagi nelayan. Disamping itu juga, lanjut Fachry, harga tidak terjangkau untuk mendapatkan benih yang susah. Seperti yang dialami nelayan lobster di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.
“Mengenai kesejahteraan nelayan, sejauh ini nelayan masih sangat menggantungkan harapan dengan budidaya lobster sebagai tambahan kebutuhan hidup keluarga. Disatu sisi pengembangan budidaya lobster menjadi salah andalan perekonomian warga,” imbuh putra Bupati Konawe ini.
Olehnya karena harus ada peran dan perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan program baik dari segi benih maupun fasilitas berupa karamba apung yang mana secara geografis ada teluk yang cocok buat budidaya lobster.
Ada beberapa strategi untuk mensejahterakan nelayan lobster diantaranya mengusulkan kepada pemerintah untuk mendata lengkap kebutuhan bibit dan benih nelayan agar nelayan terbantu. Memfasilitasi para nelayan lobster sehingga memudahkan akses mendapatkan benih lobster sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Pemerintah harus membuat regulasi baru agar nelayan lobster tidak kehilangan mata pencaharian dengan adanya rumor melakukan ekspor lobster, sebab akan berimbas pada pendapatan dan kebutuhan hidup para nelayan. Kajian terhadap ekspor lobster agar mempertimbangkan beberapa faktor baik segi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup sehingga tidak berimplikasi pada kekayaan laut Indonesia.
Baca Juga : Fachry Pahlevi Minta Kementerian LHK Atasi Karhutla di Koltim
Fachry juga akan mendorong program pengadaan bibit lobster kepada pemerintah dalam hal ini kementrian KKP agar menjadikan program prioritas kepada kelompok nelayan dalam mengembangkan budidaya lobster di daerah Pemilihan yang memang belum tersentuh dari bantuan pemerintah.
Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan pembinaan atau penyuluhan kepada nelayan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan usaha penangkapan ikan dan lobster, budidayanya, manajemen keuangan, manajemen lingkungan hidup dan etos kerja. Hal tersebut diharapkan hasilnya memiliki daya tawar tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan tersebut.
“Pemerintah harus memberikan pendampingan dan pengelolaan berkelanjutan bibit lobster dengan pihak yg berkepentingan yaitu nelayan, pengepul, serta pemerintah daerah,” tutup Fachry.(A)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Abd Saban
