Infrastruktur Dominasi Hasil Reses DPRD Sultra

162
Infrastruktur Dominasi Hasil Reses DPRD Sultra
RAPAT PARIPURNA - Suasana rapat paripurna DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka penyampaian laporan hasil serap aspirasi (reses) masa sidang III DPRD setempat, di gedung parlemen, Jalan Abdullah Silondae, Kendari, Rabu (24/10/2018). (RAMADHAN HAFID/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, KENDARI – DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat paripurna, yang digelar di gedung parlemen, Jalan Abdullah Silondae, Kendari pada Rabu (24/10/2018). Agendanya, penyampaian laporan hasil serap aspirasi (reses) masa sidang III DPRD setempat.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sultra Jumardin. Sementara hasil reses 45 anggota DPRD dibacakan oleh Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Robert Piter Raru.

Dari laporan yang dibacakan oleh Robert, infrastruktur, prasarana pendidikan, pengembangan ekonomi, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), masih tetap jadi aduan dominan masyarakat yang ada di 17 kabupaten/kota di Sultra.

BACA JUGA :  Bapemperda Ditargetkan Dua Minggu Tuntaskan Pembahasan 27 Raperda

Wakil Ketua DPRD Sultra Jumardin mengatakan, banyak aspirasi yang masuk ke lembaga itu dari enam daerah pemilihan yang ada.

Hasil reses tersebut nantinya akan digodok, kemudian dilihat dan dipilah-pilah sesuai peruntukannya. Mana yang akan ditindaklanjuti dan mana yang akan diserahkan langsung ke pemerintah provinsi (Pemprov) untuk dimasukan dalam perencanaan APBD 2019.

“Banyak aspirasi warga yang masuk, umumnya adalah tuntutan perbaikan infrastruktur, terutama perbaikan jalan provinsi yang rusak, pengembangan ekonomi, bantuan perlengkapan masjid seperti sajadah, bantuan komputer untuk sekolah, bantuan alsintan, dan sebagainya,” ungkap Jumardin.

BACA JUGA :  DPRD Kolut Perketat Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Maka dari itu, ia meminta kepada anggota DPRD Sultra k serius mengawal aspirasi dari masyarakat yang masuk di lembaga itu agar aspirasi tersebut bisa masuk pada penganggaran tahun depan.

“Kita berharap aspirasi yang masuk ke DPRD dapat segera terkawal dan tindak lanjut perencanan harus dimasukkan ke APBD,” ujarnya.

Menurutnya, aspirasi itu tentunya dengan melihat mana yang skala prioritas dan merupakan kebutuhan mendesak bagi kepentingan warga. (B)

 


Reporter : Ramadhan Hafid
Editor : Tahir Ose