ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sering kali goyah setiap menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, adanya hubungan kekerabatan atau kedaerahan memicu ASN untuk kepentingan politik kepada setiap calon.
Kemudian, kepentingan pragmatis ekonomi bisnis untuk pribadi atau kelompok juga dapat menggoyahkan netralitas ASN.
Ia menyebut bahwa akses proyek-proyek di daerah menjadi motif ASN sehingga netralitas tidak dijaga dengan dalih tukar jasa. ASN terkadang mendekati petahana maupun kandidat yang akan terpilih untuk kepentingan dirinya sendiri.
“Ini juga kami temui Pak Menteri (Tjahjo Kumolo). Jadi ada motif untuk mudah mengakses proyek-proyek daerah, ada keinginan untuk juga mendapatkan pengaruh dari kepala daerah terpilih,” kata Titi dalam webminar bertajuk “Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2020”, Senin (10/8/2020).
Selain itu kultur feodal juga masih melekat pada masyarakat termasuk ASN. Kultur feodal maksudnya ASN punya kebanggan sosial jika bisa dekat dengan dan mengakses langsung kepala daerah. Hal ini kata dia melahirkan mentalitas ASN “asal bapak senang”.
Diakui Titi, ASN juga menjadi dilema untuk besikap netral saat petahana menjadi kandidat Pilkada. Hal ini dipengaruhi oleh mutasi jabatan, mandegnya jenjang karir, dan faktor lainnya. Padahal, lanjut Titi, dalam Undang-Undang Pilkada sudah jelas bahwa petahana tidak boleh memutasi 6 bulan sebelum penetapan calon.
“Kalau memutasi bisa didiskualifikasi, makanya ini juga yang harus disosialisasikan,” pungkasnya.
ASN harusnya dapat merefleksikan sikap partisipasinya di bilik suara saja. Oleh sebab itu jaminan regulasi harus kuat dan integritas ASN harus kokoh, maka peran reformasi birokrasi menjadi penting di sini. ASN tidak perlu merasa dilema saat Pilkada jika formasi birokrasi betul-betul sudah terinternalisasi dengn baik di dalam jiwa ASN.
Selanjutnya integritas calon dan peran partai politik untuk mengawasi dan tidak mempolitisasi, sistem pengawasan dan penegakan hukumnya juga harus efektif, serta pemahaman dan kesadaran masyarakat juga harus baik. (b)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Ilham Surahmin
