Ini Penyebab Naiknya Harga Barang di Sultra

136
Ini Penyebab Naiknya Harga Barang di Sultra
Beberapa distributor barang di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut kenaikan harga barang yang bisa memicu inflasi di Sultra dipengaruhi oleh susahnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), moda transportasi laut untuk kontainer serta biaya parkir yang lebih besar dari biasanya.(Ismu/Zonasultra.id).

ZONASULTRA.ID, KENDARI – Beberapa distributor barang di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut kenaikan harga komoditi yang bisa memicu inflasi di Sultra dipengaruhi oleh susahnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), moda transportasi laut untuk kontainer serta biaya parkir yang lebih besar dari biasanya.

Sales Manager PT Landipo Niaga Raya Kasim mengatakan, dari biaya kontainer tersebut menyebabkan harga barang di lokasinya bisa naik. Selain itu, dalam mendistribusikan barang, pihaknya juga menggunakan BBM jenis Dexlite karena tidak bisa menggunakan solar yang diduganya solar sudah digunakan atau dialokasikan untuk mobil dari tambang.

“Kami dari distributor lokal meminta kepada pemda untuk mengelola dan memberikan kami kesempatan. Karena dari SPBU juga banyak permainan sehingga kami dari distributor lokal tidak bisa masuk karena semua sudah dijatah,” keluhnya dalam acara Coffee Morning kolaborasi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam upaya menekan angka inflasi Kota Kendari pada Kamis (26/1/2023).

Kendala lain yang ditemuinya saat mendistribusikan barang adalah masalah parkir. Pasalnya, saat berada di pasar biaya parkir berbeda dengan biaya parkir biasa. Sama halnya juga saat kapal distribusi sandaran di pelabuhan, sehingga ia mengaku terpaksa menaikkan harga karena biaya yang dikeluarkan juga naik.

Kendati demikian, Kasim melaporkan kondisi stok dalam keadaan aman dengan 45 ribu dos mi instan dan mi cup untuk Kota Kendari dan 75 ton gula yang telah di PO lagi 150 ton gula dari Bombana yang siap masuk di Kota Kendari.

BACA JUGA :  Realisasi Belanja Negara di Sultra Tahun 2023 Sebesar Rp29 Triliun

Beda dengan 2022, ia mengaku di awal 2023 daya beli masyarakat di Kota Kendari mulai berat dirasakan distributor.

Selain itu, Branch Manager (BM) Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Cabang Kendari, Agis juga menyampaikan bahwa kendalanya masih sama yaitu transportasi. Pasalnya, pengadaannya berasal dari Surabaya yang menuju Kendari memakan biaya hampir Rp18 juta per kontainer 20 feat.

“Ini akan mendobrak harga pokok. Untuk kami hanya ada gula dan minyak, pusat mengarahkan untuk menurunkan harga minyak premium di pasar murah jadi Rp16 ribu untuk bisa tersalur ke masyarakat, untuk gula kami berada di harga Rp13,5 ribu,” ucapnya.

Kasi KBPP KSOP Kelas 2 Kendari, Herry Wianto mengatakan bahwa untuk menunjang kelancaran distribusi barang melalui jalur laut, dalam waktu dekat PT Pelni akan membuka tol laut dari Surabaya, Makassar, Baubau dan Jakarta.

Ia mengatakan bahwa selama ini dari pihak operator khususnya PT SRIL dan lain-lain yang menangani kontainer adalah operator swasta.

BACA JUGA :  Indosat membukukan pendapatan sebesar Rp51,2 triliun di tahun 2023

Perwakilan Polresta Kendari, Dauri S. menyampaikan bahwa persoalan BBM, pihak Polresta Kendari telah menunjuk Babinkamtibmas untuk memberikan rasa aman dan nyaman di setiap SPBU sejak 2022.

Kata dia, ke depan perlu ada komunikasi dengan pihak Pertamina untuk melakukan penertiban hal-hal seperti yang disampaikan karena sangat meresahkan.

“Di sisi lain terkadang, BBM di SPBU habis. Tapi di samping SPBU itu ada beberapa pengecer yang masih menjual. Ini perlu ditertibkan, sehingga ke depannya para pengguna kendaraan bermotor lebih teratur dalam pembelian BBM,” ungkapnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu juga mengatakan bahwa menyikapi kondisi yang disampaikan para distributor, Pemkot melalui tim yang akan dipimpin oleh Asisten II akan segera melakukan monitoring dan penertiban terutama distribusi BBM dengan langkah awal mencari regulasi yang menyatakan tidak boleh terjadi seperti keadaan sekarang.

“Kita juga akan melakukan monitoring dan penertiban terkait kendala-kendala teknis yang disampaikan distributor PT Landipo bahwa parkir yang sangat membebankan. Harus ada diskresi pemerintah saat pengelolaan parkir itu ada di Pemkot. Hal lain yang terjadi di lapangan juga menjadi catatan buat saya yang harus dibenahi,” tutupnya. (B)


Kontributor: Ismu Samadhani
Editor: Jumriati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini