ZONASULTRA.ID, KENDARI – Warga Desa Wantulasi, Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara (Butur) menilai ada kejanggalan di balik program Pemerintah Desa (Pemdes) terkait pengadaan bantuan berupa tangki semprot yang menggunakan dana desa (DD).
Pengadaan barang kebutuhan pertanian itu telah diusulkan warga sejak 2019 lalu melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musrembangdes). Namun hingga tiga tahun berlalu warga mengaku belum juga mendapatkan bantuan tangki semprot yang dijanjikan Pemerintah Desa Wantulasi.
Adanya kejanggalan setelah terdapat ketidaksesuaian antara jumlah unit tangki yang disampaikan Pemdes setempat dengan rekapan laporannya. Pemdes menyebut jumlah tangki sebanyak 207 unit, sedangkan hasil laporan menunjukan tangki berjumlah 213 unit.
Rincian yang diuraikan sumber yang tidak bersedia diungkap identitasnya, bahwa jumlah keseluruhan tangki sebanyak 213 unit itu merupakan akumulasi dari pengadaan selama tiga kali penganggaran terhitung mulai 2020 sampai 2022.
Pada tahun 2020 diketahui pengadaan tangki menggunakan DD berjumlah 145 unit. Setelah itu di tahun berikutnya pemdes kembali melakukan pengadaan tangki sejumlah 18 unit yang menghabiskan dana sebesar Rp48 juta.
“Sementara pengadaan di tahun 2022 ini adalah 50 unit,” kata sumber tersebut, Sabtu (12/11/2022).
Jadi bila dihitung berdasarkan jumlah pengadaan per tahunnya dari 145+18+50 maka total hasilnya berjumlah 213. Jelas angka ini berbeda jika dibandingkan dengan angka yang sebelumnya disebutkan Pemdes yakni 207 unit.
Baca Juga :
Habiskan Anggaran Rp60 Miliar, Ali Mazi Ungkap Alasan Bangun Patung Oputa Yi Koo di Baubau
Di samping itu, sumber tersebut juga menuturkan bahwa Pemdes setempat belum menyerahkan laporan dokumentasi kegiatan pengadaan tangki semprot di 2022. Sehingga dipastikan pengadaan tangki tahun ini belum terinput ke dalam laporan penggunaan anggaran.
“Tapi pelaporan realisasinya di desa sudah seratus persen,” ujarnya.
Seorang warga Muliadin mengatakan perihal pengadaan tangki ini sebetulnya telah diusulkan warga sejak 2019. Namun saat itu rencana realisasinya tertunda sebab penggunaan DD dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19.
Kemudian pengadaan bantuan tangki kembali dianggarkan di tahun berikutnya. Lagi -lagi kata Muliadin, Pemdes belum menyalurkan ke masyarakat. Alasannya, jumlah tangki yang ada belum bisa mencukupi seluruh warga penerima.
Di 2022, Pemdes Wantulasi masih berupaya merealisasikan bantuan tangki ke warga dengan memasukannya ke salah satu program prioritas penggunaan anggaran. Namun, sampai mendekati pergantian tahun warga belum juga mendapatkan bantuan tangki tersebut.
Warga pun terus mendesak Pemdes agar segera menepati janji terkait pengadaan tangki.
Saat rapat desa yang berlangsung Sabtu 12 November 2022, pemdes menanggapi keluhan masyarakat dengan menyampaikan bahwa alasan mengapa belum diberikannya bantuan tangki semprot kepada warga lantaran jumlah unitnya yang tidak mencukupi.
Pemdes khawatir apabila tidak dibagikan secara keseluruhan maka dapat memunculkan kecemburuan sosial antar warga. Pemdes dan warga bersepakat menunda penyaluran bantuan tangki sampai jumlahnya sudah mencukupi.
Namun masyarakat desa kembali menaruh curiga setelah seorang warga perempuan yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan belum lama ini melihat ada mobil yang membawa tangki ke rumah kades.
Diduga hal ini dilakukan sebagai upaya pemdes dalam menjawab desakan warga yang disampaikan pada kegiatan rapat sebelumnya.
“Sebelumnya warga pertanyakan ini di rapat. Beberapa hari kemudian sudah dibeli. Sekitar Rabu sore minggu ini,” ujar warga itu.
Kepala Desa Wantulasi, Darmahasra yang ditemui di kantor desa, Sabtu (12/11/2022) tidak bersedia memberi penjelasan saat dimintai konfirmasi. Dia beralasan sedang dalam kondisi kurang sehat.
“Nantilah wawancaranya, lagi tidak enak badan ini. Lain kali saja,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wantulasi, Gafar saat dikonfirmasi di kediamannya mengenai langkah pengawasan terhadap proses pengelolaan anggaran di desa, tidak memberi keterangan yang pasti.
Gafar tidak bersedia berkomentar saat diminta penjelasan soal rangkuman catatan BPD mengenai jumlah pengadaan tangki per tahunnya.
Warga juga menyoroti pihak BPD karena dianggap tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas. Warga menilai lembaga pengawas itu tidak bekerja mewakili kepentingan masyarakat. (B)
Kontributor: Yudin
Editor: Muhamad Taslim Dalma
