ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kolaka Abdul Haris Rahim menyesalkan pernyataan Wakil Bupati Kolaka Muhammad Jayadin tentang dirinya yang “rajin” melakukan perjalanan dinas.
Menurut Haris kepergiannya ke Jakarta atau daerah lain bukan atas inisiatif sendiri melainkan perintah sekaligus seizin bupati.
“Saya melaksanakan tugas. Dan sebagai ASN (aparatur sipil negara) yang taat, setiap melakukan perjalanan ke luar daerah surat tugas saya ditandatangani atasan yaitu bupati,” kata Haris melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (2/6/2017) sore.
Selain itu menurut Haris, kalau pun dirinya dianggap melakukan pelanggaran atau hal lain yang membuatnya pantas dikenai teguran maka sebaiknya hal itu dilakukan dengan semestinya, tanpa harus diketahui publik.
“Saya sebagai bawahan kenapa tidak dipanggil lalu tegur saya kalau salah. Kenapa harus disorot melalui media,” sesalnya.
Mengenai penilaian bahwa dirinya sangat rajin melakukan perjalanan dinas, terutama tujuan Jakarta, mantan camat Mowewe Utara di era kepemimpinan Bupati Buhari Matta itu pun mengaku heran.
Perjalanan dinas yang rutin tidak hanya dilakukan oleh dirinya, tapi juga dilakukan oleh kepala SKPD lain. Tapi anehnya kata dia, kenapa hanya dirinya yang disorot oleh wakil bupati. “Kalau itu salah kenapa yang lain juga tidak disorot. Hanya saya yang disorot. Itu yang saya sesalkan,” tambahnya.
Berita Terkait : Rajin Keluar Daerah, Kepala Kesbangpol Kolaka Jadi Sorotan
Selain sorotan wakil bupati terkait perjalanan dinas ke luar daerah, Haris juga menyayangkan pernyataan Kepala Kesbangpol Sultra Yusuf Mundu saat pembukaan Rakor dan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial di salah satu hotel di Kolaka.
Ketika itu Yusuf Mundu mengungkap bahwa Kesbangpol Kolaka merupakan salah satu dari 9 daerah yang alpa memasukkan laporan rutin terkait penanganan potensi konflik.
Haris mengakui Kesbangpol Kolaka belum memasukkan laporan Januari-April sebab kegiatan sosialisasi memang belum dilakukan karena keterbatasan anggaran.
“Anggaran untuk sosialisasi tidak ada lagi karena kami alihkan dulu pada pelaksanaan kegiatan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) tapi nanti sosialisasi konflik sosial, radikalisme dan kebhinekaan NKRI itu dilakukan setelah Idul Fitri,” bebernya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Kolaka Muhammad Jayadin menyebut Kepala Kesbangpol Haris Rahim sebagai kepala SKPD yang rajin melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.
Karena sering melakukan perjalanan dinas Haris Rahim pun disebut-sebut jarang mengikuti apel, rapat-rapat, maupun kegiatan penting lainnya di lingkup Pemda Kolaka.
Ditemui usai membuka Rakor dan evaluasi tim terpadu (Timdu) penanganan konflik sosial kabupaten dan kota se-Sultra di salah satu hotel di Kolaka, Rabu (24/5/2017) lalu, Jayadin bahkan mengaku beberapa kali menegur Haris.
“Tugas utama kita kan ada disini bukan di Jakarta. Masa sebentar-sebentar ke Jakarta. Lagi pula kan tidak semua kegiatan harus kepala SKPD yang hadir, bisa juga pejabat di bidang terkait atau seksi yang terkait,” ujar Wabup ketika itu.
Selain Wabup, pada kegiatan Rakor kali itu Kepala Kesbangpol Sultra Yusuf Mundu sempat menyindir Kesbangpol Kolaka belum pernah memasukkan laporan terkait kegiatan penanganan konflik sosial.
Pada kesempatan tersebut Yusuf Mundu juga sempat menyinggung ketidakhadiran Haris Rahim dalam kegiatan Rakor tersebut. (A)
Reporter: Abdul Saban
Editor: Jumriati
