ZONASULTRA.COM, PASARWAJO – Walau telah mendapat kepastian jadwal pelantikan La Bakry sebagai Bupati Buton definitif, namun jalan untuk mencapai kursi pimpinan di kabupaten penghasil aspal itu seolah masih belum mendapat restu dari ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Hal itu ditunjukan oleh sikap ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun yang menyatakan tak akan menghadiri prosesi pelantikan La Bakry pada hari Senin (14/5/2018) mendatang, menggantikan Samsu Umar Abdul Samiun yang kini tengah menjalani proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepastian La Ode Rafiun untuk tidak menghadiri peresmian La Bakry sebagai bupati definitif itu diungkapkan dalam wawancaranya dengan awak ZONASULTRA.COM, Jum’at (11/5/2018). Bahkan dia menyatakan, seluruh anggota parlemen di Buton itu tak akan menghadiri pelantikan itu karena saat ini mereka tengah menghadapi masa reses (penjaringan aspirasi) di seluruh kecamatan yang ada di daerah itu.
“Reses ini akan selesai pada hari yang sama dimana pelantikan Bupati Buton (La Bakry), pada Senin (14/5/2018) mendatang,” jelas Rafiun melalui telepon selulernya, Jumat (11/5/2018).
Selain itu, dia juga mempertanyakan aturan main yang digunakan oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra karena melantik La Bakry tanpa mengundang ataupun melakukan konfirmasi kepada DPRD Buton.
(Baca Juga : Senin Depan La Bakry Dilantik Jadi Bupati Buton)
Tak hanya itu, Rafiun juga memastikan bahwa pelantikan Bupati (La Bakry) itu diluar pengetahuan DPRD Buton sendiri.
Walau terkesan tak merestui, namun Rafiun memberikan sinyal bahwa DPRD Buton akan tetap menerima pelantikan La Bakry, karena itu merupakan keputusan langsung pemerintah pusat.
“Tapi lagi-lagi, ini tidak sepengetahuan DPRD Buton sendiri. Sebab proses pelantikan ini diluar kewenangan DPRD Buton, karena sudah diambil ahli oleh pemerintah provinsi,” ujarnya.
Selain Rafiun, anggota DPRD Buton lain yang menytakan tak akan menghadiri pelantikan La Bakry adalah Farid Bachmid. Legislator asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga menyampaikan hal yang sama, bahwa ketidak hadiran mereka karena saat ini tengah menjalani masa reses.
“Memang reses ini kita wajib menyelenggarakannya, karena kewajiban kita sebagai anggota DPR. Apalagi kita sudah paripurnakan terlebih dahulu sebelum agenda pelantikan tersebut,” jelas Farid.
Namun demikian, Farid menilai, pelantikan La Bakry itu tetap harus dilakukan, walaupun itu tanpa melibatkan anggota dan pimpinan DPRD Buton.
Terlepas dari itu, polemik pelantikan La Bakry sebagai bupati Buton Definitif memang alot. Bahkan DPRD Buton sendiri tidak pernah melakukan paripurna terkait pemberhentian bupati non aktif Samsu Umar aAbdul Samiun pasca di ditahan KPK.
Akibatknya, kewenangan pelantikan itu dikembalikan ke Pemprov Sultra dan pemeritah pusat. Sehingga tidak heran, jika pelantikan tersebut terjadi diluar sepengetahuan DPRD Buton. (A)
