Kolut Jadi Percontohan untuk Penerapan Data Desa Presisi

55
Kolut Jadi Percontohan untuk Penerapan Data Desa Presisi
foto bersama usai rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sultra pada Jumat (29/9/2023).(Ismu/Zonasultra.id)

ZONASULTRA.ID, KENDARI – Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) menjadi pilot project atau percontohan dalam penerapan Data Desa Presisi (DDP) di Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) setelah berhasil dicanangkan pada 8 desa di Kecamatan Watunohu.

Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto berharap dengan hadirnya DDP di Sultra dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, ia menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan DDP di wilayahnya masing-masing.

“Ke depannya, pemda se-Sultra bisa menghadirkan data akurat sebagai basis kebijakan pembangunan bagi Pemprov Sultra maupun pemerintah kabupaten kota,” ungkapnya usai rapat koordinasi bersama DPRD, bupati dan wali kota se-Sultra, Forkopimda tingkat satu dan dua, serta akademisi di ruang pola Kantor Gubernur pada Jumat (29/9/2023).

BACA JUGA :  Lima Kapolsek dan Kasat Narkoba Polres Kolut Berganti

Untuk memperjuangkan hal tersebut, Andap meminta DPRD Sultra agar berjuang bersama membuat Peraturan Daerah atau Perda tentang sistem penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data presisi.

Sementara itu, Pj Bupati Kolut Sukanto Toding mengatakan bahwa dengan adanya data yang akurat, Pemda bisa mengoptimalkan dan menyelesaikan berbagai persoalan di suatu daerah khususnya di Kolut. Kata dia, melalui data akurat, serta indikator-indikator dalam RPJMD bisa menentukan berbagai program serta kebijakan agar lebih terarah.

BACA JUGA :  Empat Warga Kolut Diserang Anjing Liar

“Dalam mengoptimalkan implementasi data presisi tersebut, nanti di tahun 2024 pendekatannya akan lebih kita masifkan lagi,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ekonomi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), Sofyan Sjaf mengatakan bahwa DDP menjadi hal yang sangat penting. Pasalnya, data tersebut menggambarkan kondisi nyata di desa dengan membangun data yang akurat.

“Jika data tidak memiliki tingkat keakuratan tinggi maka akan berdampak pada gagalnya kebijakan pembangunan. Kualitas data akan menentukan keberhasilan perencanaan dan implementasi pembangunan desa,” pungkasnya. (B)

 


Kontributor: Ismu Samadhani
Editor: Muhamad Taslim Dalma