ZONASULTRA.ID, KENDARI – DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) telah melakukan rolling Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di pertengahan periode 2019-2024. Sejumlah pimpinan komisi DPRD Sultra bergeser. Komisi II DPRD Sultra kini dipimpin Farhana Mallawangan selaku Ketua.
Komisi ini memiliki tugas dan fungsi yang meliputi bidang perekonomian dan keuangan. Terkait hal ini, Farhana yang berasal dari Partai Golkar ini menjelaskan sejumlah hal yang menjadi perhatian mereka.
Farhana mengatakan untuk program saat ini Komisi II terus mendorong pengembangan potensi sumber daya alam utamanya terkait kelautan dan pertanian. Sebab potensi ini sangat besar di Provinsi Sultra. Misalnya pembuatan karamba ikan korapu, lobster mutiara, yang harga jualnya sangat mahal.
“Potensi-potensi seperti ini yang kami lagi support agar bisa bernilai ekspor. Jadi kami Komisi II senantiasa mendukung untuk komoditas yang ada di Sultra, apalagi yang sangat bernilai ekonomi tinggi,” ujar Farhana di DPRD Sultra, Selasa (13/9/2022).
Khusus untuk di sektor peternakan, Komisi II DPRD Sultra berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk penyempurnaan pembibitan sapi di Konda, Kabupaten Konawe Selatan dan di Wawolemo Kabupaten Konawe. Adapun program lainnya Komisi II selalu bersinergi dengan pemerintah daerah.
Legislator dari Daerah Pemilihan IV Sultra (Kolaka-Kolaka Utara-Kolaka Timur) ini mengatakan Komisi II saat ini sedang melirik terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dampaknya, kemungkinan harga sembako terjadi kenaikan stabilitas harga.
“Itu kami pantau melaui OPD (organisasi perangkat daerah) yang membidangi itu,” ujarnya.
Sebagai informasi, mitra Komisi II di Pemerintah Provinsi Sultra yakni: Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan; Dinas Perkebunan dan Hortikultura; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Lingkungan Hidup; dan Dinas Kehutanan.
Selain itu, Komisi II juga bermitra dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Badan Penghubung Pemerintah Daerah; Badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Bulog Divre Sultra; dan Bank Pembangunan Daerah Sultra. (Adv)
