ZONASULTRA.COM, KENDARI – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) angkat bicara terkait konflik yang terjadi di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dua pekan belakangan ini.
Direktur Eksekutif Walhi Sultra Saharuddin menyoroti Gubernur Sultra Ali Mazi yang mestinya merasa malu dengan konflik sosial sesama masyarakat di Pulau Kelapa tersebut. Konflik horizontal itu akibat masuknya investasi tambang yang menuai pro-kontra di tengah masyarakat.
“Siapa yang malu, kita di Sultra tiap hari di media muncul, ditahu kelakuan masyarakat seperti ini. Gubernur malulah harusnya dia, dibicarakan soal jeleknya Sultra kan tidak bagus,” tegas Saharuddin yang akrab disapa Udin saat ditemui di kantornya, Senin (26/8/2019).
Baca Juga : PT GKP Diduga Serobot Lahan Warga, Ali Mazi: Itu Omong Kosong
Konflik horizontal yang terjadi itu, menurut Udin seperti tidak saling menegur dan tidak saling mengunjungi antar masyarakat di Konkep sana. Kasus seperti ini menurut Udin, mengulang kejadian di Baubau beberapa tahun silam.
“Ini masih satu suku saja sudah tidak saling tegur. Bagaimana kalau tidak bisa diidentifikasi mana yang menolak mana yang tidak, kemudian dilempari rumahnnya tiap malam. Siapa yang pusing dan tanggung itu pengamanan,” tandasnya.
Udin mengatakan, sejak awal dirinya sudah meminta kepolisian untuk menangkap pihak PT Gema Kreasi Perdana (GKP). Perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) hingga 2028 itu diduga sebagai biang keladi pemicu konflik.
“Mereka (PT GKP) menyulut akar permasalahan di tengah masyarakat jadi tangkap saja mereka itu. Syukur ini tidak ada bentuk kekerasaan, hanya menghambat orang jalan, kalau ada kekerasan dan warga ‘sweeping’ siapa yang malu,” tegasnya.
Oleh karena itu, Walhi menyarankan kepada pemerintah agar kembali meninjau keputusannya, seperti GKP yang sudah pernah dihentikan sementara. Kata dia, seharusnya pemerintah mencabut IUP semua perusahaan di Konkep dan semua izin yang beroperasi di pulau-pulau kecil agar tidak lagi memicu konflik.
Baca Juga : PT GKP Disebut Serobot Lahan Warga Wawonii
“Solusinya harus dicabut IUP PT GKP, dan seluruh IUP yang ada di pulau-pulau kecil. Kabaena juga pulau kecil. Sekarang kan yang terlihat izin itu hanya dua pulau kecil itu. Saya berharap Wawonii dan Kabaena segera bersih dari pertambangan,” tukasnya.
Terpisah, Humas PT GKP Marlion saat dihubungi awak Zonasultra belum memberikan keterangan resmi untuk menanggapi pernyataan Walhi tersebut. Marlion hanya mengatakan akan mengklarifikasi hal tersebut.
“Sebentar saya klarifikasi,” ujarnya, Senin (26/8/2019) via WhatsApp saat dikonfirmasi Zonasultra. Namun, klarifikasi itu juga tak kunjung disampaikan hingga Selasa (27/8/2019).
Terkait legalitas PT GKP masuk menambang di Wawonii, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sultra Brigjen Pol Iriyanto pernah menyampaikan, kehadiran PT Harita Group itu sebagai bentuk investasi yang legal. Pasalnya, perusahaan yang masuk kategori penanaman modal asing (PMA) ini telah mematuhi prosedur dan segala persyaratan hingga IUP-nya diterbitkan pemerintah.
“Kewajiban polisi mengawal investasi yang benar. Pengamanan di lokasi pertambangan PT Harita merupakan penugasan resmi. Karena investasi legal yang masuk harus berjalan, pemerintah daerah juga butuh investasi,” tegas Iriyanto, Selasa (14/8/2019).
Iriyanto juga ikut menyesalkan opini publik yang menilai Polda Sultra seakan-akan melindungi PT Harita. Dia berdalih, investasi Harita Group ini semua sudah sesuai aturan.
Baca Juga : Perusahaan Tambang di Konkep Diduga Serobot Lahan Warga
“Boleh berkepentingan, tapi jangan memojokkan. Kewajiban polisi itu untuk mengamankan investasi,” tukasnya.
Gubernur Sultra Ali Mazi juga pernah menyampaikan bahwa potensi daerah seperti perikanan, pariwisata, serta pertambangan harus dikelola dengan baik, untuk menambah penghasilan daerah itu sendiri. Pihaknya pun telah melakukan evaluasi terkait IUP-IUP yang ada di Kabupaten Konkep.
“IUP-IUP ini sudah ada yang dikeluarkan, ada yang sudah tidak sesuai kita cabut. Kira-kira yang bisa berjalan yah kita jalankan. Sudahlah kita sekarang begini lebih baik turun langsung ke lapangan, toh kita kan tidak mau bohongi rakyat, kita pikirkan daerah kita bisa maju,” ujar Ali Mazi, Kamis (11/7/2019). (A)
Kontributor: Fadli Aksar
Editor: Muhamad Taslim Dalma
