KPK Target Benahi Sulawesi Tenggara

564
Penanganan Korupsi, KPK Gelar Pertemuan dengan Jajaran Penegak Hukum Sultra
PERTEMUAN KPK - KPK menggelar pertemuan dengan jajaran penegak hukum di Sulawesi Tenggara (Sultra). Pertemuan itu digelar di aula Dhacara Polda Sultra, Selasa (27/3/2018). Yang hadir adalah unsur pimpinan KPK Basaria Panjaitan. (Muhamad Taslim Dalma/ZONASULTRA.COM).

ZONASULTRA.COM, KENDARI – KPK RI memberi perhatian khusus untuk Sulawesi Tenggara (Sultra), sebab beberapa kepala daerah di wilayah ini tersangkut kasus korupsi yang ditangani KPK. Para tersangka mulai dari level gubernur sampai bupati dan walikota.

Pimpinan KPK Basaria Panjaitan mengatakan program untuk Sultra adalah penindakan, pencegahan terintegrasi. Kepala-kepala daerah yang telah ditindaki harus menjadi pelajaran bagi daerah-daerah lainnya, khususnya di wilayah Sultra.

“Apabila dilakukan penindakan di suatu daerah, antara lain mengambil kepala daerahnya maka segera harus kita benahi supaya jangan terulang hal yang sama. Itu maksudnya penindakan pencegahan terintegrasi,” ujar Basaria di Polda Sultra, Selasa (27/3/2018).

BACA JUGA :  Dorong Peningkatan Kualitas Event Pariwisata, Dispar Sultra Launching KEN 2024

(Baca Juga : Penanganan Korupsi, KPK Gelar Pertemuan dengan Jajaran Penegak Hukum Sultra)

Pencegahan tak bisa hanya dilakukan KPK, olehnya lembaga lainnya turut diajak saling bersinergi mulai dari kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksan Keuangan, dan lainnya. Kata Basaria, yang harus diupayakan bersama adalah agar bagaimana semua penyelenggara negara tidak melakukan korupsi.

(Baca Juga : KPK bersama Kepala Daerah se Sultra Tandatangani Komitmen Pengendalian Gratifikasi)

Basaria mengaku, kedatangannya bersama rombongan hari ini di Sultra adalah untuk kordinasi dan supervisi di bidang pencegahan korupsi. Penyelenggara negara didorong agar dalam perencanaan dan penganggaran bisa membuat suatu sistem yang bagus.

BACA JUGA :  Daftar Figur yang Berpotensi Maju Pilgub Sultra 2024

“Kemudian juga nantinya pengadaan barang dan jasa itu supaya sistemnya e-katalog. Nanti semua perizinan itu dibuat dalam pelayanan terpadu satu pintu tidak ada lagi suap-suap. Rekrutmen juga harus baik, tidak ada lagi jual beli jabatan dalam penempatan seseorang,” ujar Basaria. (A)

 


Reporter : Muhamad Taslim Dalma
Editor : Kiki

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini