ZONASULTRA.COM,WANGGUDU-Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), diminta agar profesional, terbuka dan transprasi dalam melakukan prekrutan penyelenggara tingkat Ad Hock/bawah.
Penyelenggara yang dimaksud adalah Pemilihan Kecamatan (PPK), sampai dengan pengawasan ditingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Kita harapkan dan perekrutan mulai PPK, PPS dan KPPS betul-betul profesional, trnasparansi, terbuka dan menjaga kemandiriannya dan integritas. Seperti saat merekrut anggota KPU,”tegas Ketua KPU Provinsi, La Ode Abdul Natsir dikomfirmasi saat menghadiri launching tahapan pemilu 2020 di Kabupaten Konawe Utara (Konu) belum lama ini.
Pria berpostur tubuh tinggi besar ini juga menyatakan, bahwa KPU Provinsi tidak akan melindungi penyelenggara yang bermasalah terkait pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) kepala daerah (pilkada) 2020 dan lainnya yang merusak citra lembaga penyelenggara.
“Kami juga tegaskan, kalau ada kawan-kawan secara etik melanggar, KPU Provinsi tidak akan melindungi. Ada lembaga lain yang akan mengawasi. Ada dewan kehormatan pemilihan pemilu di daerah, dan ada tim pemeriksa daearah. Oleh karena itu saya himbau jangan melakukan hal-hal yang bisa berpotensi merusak kredibilitas pemilu,”imbaunya.
(Baca Juga : Siap Sukseskan Pilkada 2020, KPU Konut Tanam Pohon Demokrasi)
Diatanyai soal tingkat pengawasan KPU Provinsi terhadap KPU Konut, dirinya menyampaikan, hal tersebut sama perlakuannya dengan daerah-daerah lain terus diawasai, dipantau dan dikontrol tanpa ada tebang pilih.
“Jika ada ditemukan masalah dilapangan, mereka (KPU) harus segera dikonsultasikan sesuai ketentuannya. Kalau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, tidak mesti menunggu lama langsung kita proses persoalannya apa, apa penjelasannya untuk dilaporkan,”terangnya.
Diamenambahkan, sebagai pimpinan penyelenggara yang membawahi 17 kabupaten/kota terus menghimbau jajarannya agar bekerja sesuai prosedur aturan yang berlaku, profesional menjaga marwah pemilu, menjaga kemandirian, integritas, cakap, kompoten dan teliti.
“Pemilihan kepala daerah (Pilkada) masalahnya muncul bukan dari penyelenggaranya mereka harus clear dari soal itu. Dan bukan hanya masalah di KPU saja, tapi juga pada tingkatan ad hock /bawah harus dituntaskan. kemandiriannya,”terangnya.
“Sehingga daerah yang akan menggelar Pilkada seperti di Konawe Utara ini bisa berjalan lancar, aman dan tertib. Itu harapan kami dan intens kita ingatkan. Dalam rangka Pilkada kedepan rutin kami mengadakan supervisi, koordinasi, monitoring dan asistensi,”tukasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Konut, Syawal Sumarata, melalui koordinator Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Zul Juliska Praja memastikan jika prekrutan PPK sampai dengan ditingkat PPS dan KPPS akan dilaksanakan sesuai prosedur dan asas prinsip penyelenggara. Serta, secara teransparan, jujur, adil tanpa ada kepentingan dan tebang pilih.
“Tanggal 15 januari kami akan melaksanakan prekrutan. Pantianya langsung dari pihak KPU Konut. Untuk soal tesnya secara tertulis. Kami pastikan semu berjalan tertib, profesional, dan terbuka,”tukasnya.(b)
Reporter:Jefri Ipnu
Editor: Abd Saban
