ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menampik mahalnya biaya kampanye pasangan calon (paslon) dalam pilkada. Menurut Arief negara sudah berupaya untuk membuat pilkada atau pemilu semakin murah bagi pesertanya.
Arief mengatakan, sebagian dari metode kampanye tersebut dibiayai oleh negara seperti debat publik, iklan di media massa cetak dan elektornik, maupun pemasangan alat peraga.
“Penyebaran bahan kampanye itu sudah dibiayai oleh negara, jadi mereka sudah tidak perlu lagi melakukan kampanye-kampanye dengan uang sendiri,” jelas Arief saat dikonfirmasi awak Zonasultra.com di kantornya, Jalan Imam Bonjol No.29 Menteng Jakarta Pusat, Jumat (2/3/2018).
(Baca Juga : Biaya Politik Tinggi, Anak dan Ayah Tersandung Kasus Korupsi)
Hanya bagi mereka yang tidak percaya diri, kata Arief, mereka yang tidak yakin dengan kemampuannya melakukannya dengan money politic. “Nah itu yang kemudian biaya politik menjadi mahal,” kata Arief.
Diakui Ketua KPU RI, Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk yang banyak. Hal itu menjadikan ongkos politik tidak bisa dikatakan murah, namun ada banyak cara yang bisa dilakukan sehingga pengeluaran itu bisa dihitung seminimal mungkin.
“Tapi toh mereka tetap mengeluarkan biaya besar, pasti ada sesuatu yang salah di situ,” pungkasnya.
Sebelumnya, biaya politik yang tinggi ditengarai menjadikan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun tersandung korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan keduanya sebagai tersangka suap dari seorang pengusaha di Kota Kendari.
Diduga hasil suap yang terkait pengadaan barang dan jasa tersebut untuk membiayai kampanye cagub Sultra, Asrun yang juga ayah ADP. (A)
