ZONASULTRA.COM,ANDOOLO– Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga mendengarkan keluhan tenaga honorer. Satu per satu perwakilan menyampaikan keluhan mereka tentang kesejahteraan para pegawai tak tetap tersebut.
Keluhan itu diterima Surunuddin saat melakukan kunjungan kerja (kunker) yang digelar di lapangan sepak bola Kecamatan Konda. Turut hadir dalam kunker itu jajaran aparat pemerintah desa dari Kecamatan Wolasi, Senin (25/11/2019).
Permintaan perihal kenaikan upah tenaga honorer disampaikan Kepala Desa Konda Satu Kecamatan Konda, Agusalim. Di hadapan bupati, Agusalim mengatakan bahwa gaji tenaga honorer sangat memprihatinkan.
“Saya ini ketua komite SD Puosu Jaya, guru honorer di sana hanya digaji Rp7.500 per jam, dua jam hanya Rp15.000. Kalau bisa pak bupati ini bisa jadi perhatian untuk dinaikan,” kata Agusalim.
Seorang pegawai Puskesmas Konda Laode Hamuddin menuturkan, bahwa para tenaga honor di kantornya perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat.
(Baca Juga : Taspen Lindungi Jaminan Sosial PPPK dan Tenaga Honorer Pemerintahan)
“Mereka membantu kami di kantor dan bekerja paruh waktu siang malam,” tuturnya.
Sementara itu, Dahlan, Ketua Asosiasi Desa Wolasi mempertanyakan perihal kenaikan honorer aparat desa yang setara dengan PNS golongan dua.
“Para aparat kita ini terus bertanya tanya, tentang kepastian rencana ini. Selama ini mereka hanya digaji ratusan ribu setiap bulan, padahal merekalah ujung tombak tugas kami di lapangan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Surunuddin mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mengkonsultasikan untuk tak membuka secara umum perekrutan PPPK. Menurutnya hal ini untuk memberi kesempatan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi, terutama bagi tenaga guru dan kesehatan maupun penyuluh.
“Tapi ini kita masih konsultasikan juknisnya kalau boleh atau tidak. Masalahnya anak-anak kita yang masih muda ini masih segar ingatannya,” ucap Surunuddin.
Terkait kenaikan honor aparat desa, Surunuddin mengatakan akan menaikannya secara bertahap. Menurutnya, para kepala desa dibolehkan menaikan gaji aparatnya yang dialokasikan melalui 40 persen keuntungan pendapatan badan usaha milik desa.
Mantan anggota DPRD Sultra ini juga berpesan agar para aparat dapat memberikan pelayanan dengan baik terhadap masyarakat.
“Kita di daerah terus lakukan perubahan, berbenah. Makanya saya harapkan semua aparat di tingkat bawah bekerja maksimal, kita wujudkan pemerintahan yang modern di daerah kita. Sebelum sistem yang modern, mental kita dulu yang dimordernisasi,” tutupnya. (B)
