ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dalam mengambil kebijakan larangan mudik lebaran, Pemerintah melakukannya secara bertahap. Tito menilai kebijakan tidak “grusa grusu” dalam menghadapi Covid-19 merupakan langkah yang tepat.
Dalam kebijakan larangan mudik, misalnya, ditempuh pendekatan bersifat gradual atau bertahap. Tahap pertama, yaitu tahap “menghimbau” yaitu pemerintah secara persuasif dan edukatif mengajak masyarakat untuk tidak mudik guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dari wilayah epicentrum ke daerah.
“Tahap ini diambil awal April dan sudah membuahkan hasil dengan penurunan drastis jumlah pemudik hingga 40 persen dibandingkan tahun lalu saat imbauan gencar dilakukan,” kata Tito dalam keterangan tertulis pada Rabu (22/4/2020) malam.
Tito menuturkan dalam tahap imbauan ini, digencarkan edukasi tentang model penularan Covid-19 berikut rentannya arus mudik menjadi arena penularan virus. Kemendagri memfasilitasi kerjasama antar Provinsi dalam menghimbau warganya untuk tidak pulang kampung atau mudik.
Baca Juga :
ASN Pemprov Sultra Dilarang Mudik Lebaran
Dalam tahap ini, kesadaran masyarakat harus dibangun bersama-sama. Kemendagri bersama Pemerintah Daerah (Pemda) serta masyarakat berperan dalam melakukan kampanye edukatif tentang pengenalan virus corona, cara penyebaran, titik lemah virus serta cara efektif pencegahannya seperti PHSB (Pola Hidup Sehat dan Bersih) seperti memakai masker, hand sanitise, rajin mencuci tangan dan physical distancing. Sosialisasi ini berbuah positif ke perubahan pola perilaku masyarakat.
“Setiap tahap dan langkah kita evaluasi. Kita monitor secara terus menerus kondisi dinamis masyarakat. Bila ada pendekatan yang kurang tepat, langsung kita perbaiki,” lanjut Tito.
Setelah tahap imbauan, selanjutnya yaitu pelarangan mudik sebagaimana sudah ditetapkan lewat ratas bersama Presiden yang berlaku mulai 28 April – 7 Mei 2020. Tito menambahkan, tindakan pelarangan mudik ini tidak ditempuh di awal karena tindakan atau kebijakan drastis yang langsung akan mengakibatkan efek sosiologis berskala besar.
Akan sulit diperbaiki bila terdapat ketidaksiapan dalam menerapkanya di lapangan. Banyak aspek harus dipersiapkan termasuk kecukupan dan kelancaran distribusi logistik termasuk kebutuhan pangan.
“Contoh nyata sudah terjadi di India. Di awal bulan April 2020, ketika India menetapkan lock down secara tiba-tiba yang langsung diikuti dengan law enforcemen dengan sanksi yang keras, ujungnya memicu kerusuhan dan kekacauan di masyarakat,” papar mantan Kapolri ini.
Ia tidak menginginkan Indonesia terjadi kekacauan seperti di India. Oleh sebab itu pihaknya menempuh gaya kebijakan yang bertahap namun berlanjut, dari bersifat persuasif ke arah yang semakin tegas. Ini tampak pada kebijakan larangan mudik yang harus diperhitungkan dari berbagai aspek termasuk waktu dan kondisi sosiologis masyarakat.
Dengan cara bertahap demikian, seluruh elemen masyarakat akan memiliki kesempatan untuk beradaptasi terhadap kebijakan itu sehingga menghindari gejolak sosial akibat dampak kebijakan yang “grusa grusu”.
Presiden Joko Widodo bersama Mendagri serta kementerian secara solid dan tenang dalam menghadapi Covid-19. Secara bertahap menghadapi Covid-19 mulai dari isu penanganan kapasitas kesehatan, isu mudik, bansos dan jaring pengaman sosial hingga realokasi APBD dari 540 Pemda untuk fokus menangani Covid-19.
“Hasilnya adalah bahwa mobilitas sumberdaya nasional termasuk kekuatan gotong royong masyarakat dapat dikerahkan secara solid untuk melawan Covid-19,” tutup Tito. (a)
