ZONASULTRA.COM,KENDARI– Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum merilis secara rinci kasus yang menjerat Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya, Asrun. Kendati demikian, proyek pembangunan di Kota Kendari kerap disebut sebagai penyebab ditangkapnya ayah dan anak itu.
Dari tujuh orang yang dibawa KPK ke pusat setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Sulawesi Tenggara (Sultra), satu orang diantaranya adalah Hasmun Hamzah. Hasmun bisa menjadi titik terang karena dia adalah Direktur PT Sarana Bangun Nusantara.
Kabarnya, perusahaan inilah yang kerap memenangkan proyek miliaran di Kota Kendari pada era kepemimpinan Asrun. Sebagaimana kita ketahui, Asrun adalah Wali Kota Kendari dua periode, dari tahun 2007 hingga 2017.
(Berita Terkait : Terjaring OTT, Asrun dan ADP Diangkut ke Gedung Merah Putih KPK)
PT Sarana Bangun Nusantara berkantor di Jalan Syekh Yusuf, Nomor 08 Kendari, Sulawesi Tenggara dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.678.990.9-911.000. Perusahaan itu santer dikabarkan sebagai pemegang kuasa proyek di era Asrun menjabat sebagai Wali Kota Kendari.
Beberapa proyek yang berhasil dimenangkan perusahaan itu adalah Pekerjaan Mekanikal Pasar Sentral Kota Kendari, dengan kode lelang 38571. Satuan kerja, Sekretariat Daerah Kota Kendari, APBD tahun 2013 dengan penawaran Rp 5,45 miliar. Nilai HPS paket Rp 5,47 miliar.
Berikutnya proyek pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kendari, dengan kode lelang 369571. Satuan kerja, Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kota Kendari, APBD tahun 2014 dengan nilai penawaran Rp 49,2 miliar. Nilai pagu paket Rp 49,8 miliar.
Pembangunan jalan Bungkutoko, Kendari, dengan kode lelang 735571. Satuan kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, APBD tahun 2020,2019, dan 2018 dengan penawaran Rp 60,25 miliar, nilai pagu paket 60,36 miliar, dan HPS paket Rp 60,34 miliar.
(Berita Terkait : Kasus OTT ADP, Mantan Kepala BPKAD Kendari Turut Diperiksa KPK)
Selanjutnya pembangunan tambat labuh zona III (TWT ujung Kendari Beach), kode lelang 371571. Unit satuan kerja, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Kendari, APBD tahun 2014 dengan penawaran Rp 19,93 miliar, nilai pagu dan HPS paket Rp 20 miliar.
Yang terakhir adalah proyek pengaspalan jalan dan jembatan kawasan Wua-Wua Kendari dengan kode lelang 512571. Satuan kerja, Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum anggarannya bersumber dari APBD tahun 2016, dengan penawaran Rp 5,9 miliar. Nilai pagu paket dan HPS Rp 6 miliar.
Data tersebut diperoleh dari Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE ini adalah sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. (A)
