ZONASULTRA.COM, KENDARI – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak begitu saja dipilih menjadi lokasi Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin), padahal sebelumnya yang ditetapkan adalah Bali. Kota Kendari dipilih atas dasar sejumlah pertimbangan dan juga diperintahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
Ketua Umum Kadin Sultra Anton Timbang menceritakan pertimbangan pemindahan lokasi Munas salah satunya adalah alasan Covid-19 yang mana saat agenda Munas Kadin di Bali 2-4 Juni 2021 berdekatan dengan musim balik arus Mudik selama bulan Mei. Hal ini dikhawatirkan acara Munas Bali yang akan dihadiri banyak orang akan memicu lonjakan Covid-19 seperti saat momen Natal 2020-Tahun Baru 2021.
Oleh karena itu, maka lokasi Munas dipindahkan dengan pilihan yakni Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Karena Labuan Bajo tidak siap maka kata Anton, Kendari yang siap pun dipilih menjadi lokasi Munas.
“Makanya itu tadi dasarnya karena persoalan Covid sehingga akhirnya harus pindah ke Sulawesi Tenggara. Kami sendiri tidak punya peran, tidak punya kewenangan atau tidak punya kemampuan untuk merubah pola pikirnya Presiden supaya dia pindahkan ke Sultra. Itu semata-mata persolan Covid, karena Bali dan Jakarta sudah diindikasi ada varian Covid baru dari India yang sudah masuk,” ujar Anton di Kantor Kadin Sultra, Selasa malam (1/6/2021).
Sebelum perubahan jadwal dan lokasi Munas sempat ada perjumpaan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, dan Presiden Jokowi. Saat itu, Bahlil hanya menghadap untuk urusan vaksin gotong royong, yang kebetulan dalam perjumpaan itu Jokowi mengarahkan kepada Rosan untuk mengundurkan jadwal Munas dari 2-4 Juni jadi 30 Juni lalu memilih alternatif pemindahan lokasi Munas antara NTT atau Sultra. Lanjut Anton, dari dua pilihan itu ternyata Sultra yang siap.
Anton menyebut Sultra jadi lokasi Munas sudah jauh hari ditargetkan yakni sejak dirinya dilantik menjadi Ketua Kadin Sultra. Saat pelantikan pada 12 Januari 2021, Anton menyampaikan bahwa kalau bisa Sultra menjadi tuan rumah Munas Kadin. Anton menegaskan soal lokasi Munas Kadin itu tidak ada kaitannya dengan dukung mendukung salah satu calon ketua Kadin.
“Kenapa? karena satu yang paling terpenting gubernur dan kami ingin dengan momen Munas yang dihadiri presiden, kami ingin launching yang namanya aspal Buton. Itu saja target kita karena ini adalah satu-satunya harta kekayaan bangsa Indonesia yang belum diproduksi massal sementara kebutuhan aspal secara nasional begitu besar, kita harus impor aspal dari Singapura,” ucap Anton.
Anton berharap para pengurus maupun anggota Kadin yang hadir saat munas tertarik untuk berinvestasi mengembangkan aspal Buton karena mereka semua adalah pengusaha besar yang ada di Indonesia. Selain itu, ditargetkan juga agar dalam waktu singkat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aspal Buton segera diterbitkan. KEK ini saat ini masih menunggu Keputusan Presiden (Kepres).
“Lewat Munas ini kan seluruh pengusaha besar Indonesia hadir, menterinya hadir, presidennya hadir. Nah momen ini yang harus dijelaskan. Jadi di sini ada pemerintah bagian regulasi, dan ada kontraktor eksekutornya untuk bagaimana produksi ini barang (aspal),” ujar Anton.
Anton menjelaskan aspal alam hanya ditemukan di Trinidad dan Buton, selain itu yang ada adalah aspal minyak. Cadangan aspal di Trinidad diperkirakan akan habis dalam waktu 20 tahun sedangkan cadangan aspal Buton butuh waktu 360 tahun baru bisa habis (perkiraan produksi 1 juta per tahun).
Dia berharap aspal Buton dapat digunakan secara maksimal, minimal untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan tidak perlu lagi tergantung dengan impor aspal cair. Realitasnya saat ini adalah Indonesia mengimpor 1,3 juta sampai 1,4 juta ton aspal per tahun yang menguras cadangan devisa negara Rp40 sampai Rp46 triliun. Padahal kata Anton, seluruh kebutuhan itu dapat dipenuhi dalam negeri sendiri bila aspal Buton dimaksimalkan.
Lanjut Anton, Sekarang yang menggunakan aspal Buton ini yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, itupun terbatas sementara kualitasnya lebih bagus aspal Buton dibanding aspal cair. Hanya memang produksi aspal Buton ini masih perlu didorong, salah satunya melalui investasi.
“Tadinya saya ingin mengajak untuk membangun pabrik (aspal) di daerahnya masing-masing, tapi kalau KEK ini ada maka saya mengajak ayo investasi ke Buton bangun pabrikmu di situ, nanti hasil produksinya baru kirim ke daerah lain,” ucap Anton.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra telah menyatakan mendukung adanya pelaksanaan Munas Kadin yang rencananya akan digelar di Kendari pada 30 Juni 2021. Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, Sabtu (29/5/2021) di salah satu hotel di Kendari. Ali Mazi memastikan akan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan sampai event nasional tersebut sukses dilaksanakan.
“Kalau kita diberikan kepercayaan dan amanah yah kita laksanakan. Semua sampai sukses,” ujar Ali Mazi pendek.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sultra La Ode Saifuddin menjelaskan terkait pelaksanaan Munas Kadin tersebut, Pemprov Sultra telah melakukan rapat bersama Kadin Sultra dan DPRD Sultra pada Jumat (28/5/2021).
“Waktu di DPRD kemarin akan dibahas kembali bersama-sama Kadin Provinsi Sultra dan sudah ditunjuk koordinatornya dari pengurus Kadin, ia mantan Ketua BAPPEDA Provinsi Sultra Pak Nasir Andi Baso. Kami OPD (organisasi perangkat daerah) sebatas menyiapkan data yang akan disepakati pada saat rapat tim kecil nanti,” ujar Saifuddin di Kendari, Jumat (28/5/2021).
Lanjut Saifuddin, pihaknya sudah menyampaikan ke Kadin Dan DPRD karena ini momen nasional yang akan dihadiri oleh presiden dan skala acaranya tingkat nasional maka yang perlu penekanan adalah pengembangan pariwisata provinsi berupa pengembangan kawasan investasi wisata yang potensial.
Dia menyebut sejumlah kawasan wisata potensial seperti di Padamarang (Kolaka), Labengki (Konawe Utara), Pulau Towea (Muna), Tiworo Kepulauan (Muna Barat), Pantai Koguna (Buton), Pantai Mutiara (Buton Tengah), dan masih ada beberapa pantai indah di Pulau Buton seperti Liwutongkidi, Pantai Lakadao, dan lainnya. Selain itu, saat ini sedang dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Toronipa dan sekitanya.
Dengan demikian, peluang investasi yang ada adalah pembangunan hotel, resort, gedung convention standard internasional (kapasitas 10.000 orang), restoran/pusat kuliner, pusat oleh-oleh cenderamata, kapal wisata rekreasi (LOB) Live on Board, agro wisata, dan sarana hiburan di kawasan wisata.
Ia menjelaskan ada beberapa faktor pendukung yang dapat menarik investasi di sektor pariwisata yakni sumber daya pariwisata; atraksi wisata utama bahari dan atraksi wisata pendukung tersedia melimpah (pantai, pulau-pulau kecil, budaya), akses tersedia 5 bandara, kemudahan perizinan, tersedianya tenaga kerja pariwisata, dan dukungan pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur ke destinasi.
Provinsi Sultra juga merupakan salah satu dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) di Indonesia yakni Taman Nasional Wakatobi. DPP ini kata Saifuddin, mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Saat ini lanjut dia, wisata bahari masih menjadi pasar potensial wisman dan wisnus ke Indonesia dan Sultra.
Saifuddin juga berharap lewat adanya event nasional seperti Munas Kadin itu dapat didorong percepatan penyelesaian Perpres Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Wakatobi yang sampai saat ini belum tuntas.
Editor: Muhamad Taslim Dalma
