ZONASULTRA.ID, LAWORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan bantuan 16 tenaga dokter umum melalui Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mubar La Ode Mahajaya menjelaskan, pada tahun 2023 Mubar akan kedatangan bantuan 16 dokter dan meraka akan tiba di Mubar pada Februari. Lanjut dia, 16 dokter umum ini merupakan dokter yang baru saja lulus dan masuk dalam PIDI yang bernaung di Kementerian Kesehatan.
“Jadi, ada 16 dokter umum baru yang akan bertugas di Mubar dan mereka merupakan bantuan dari Kemenkes melalui program PIDI. Mereka ini nantinya akan ditugaskan di RSUD dan puskesmas,” kata La Ode Mahajaya di kantornya, Kamis (10/11/2022).
Kata mantan Kepala BKD Mubar ini, 16 dokter ini akan mengikuti program internship dan bekerja selama satu tahun, yakni enam bulan ditugaskan di RSUD dan enam bulan di puskesmas. Selain itu, kata Mahajaya, belum lama ini utusan dari Kemenkes RI datang ke Mubar dalam rangka penilaian wahana PIDI yang di RSUD dan puskesmas.
“Mereka ini nanti penugasannya enam bulan di rumah sakit dan enam bulan di puskesmas yang ada di Mubar. Setiap tahun, kita (Mubar) akan mendapatkan bantuan 16 dokter lulusan perguruan tinggi. Untuk gaji mereka itu ditanggung langsung oleh Kemenkes RI,” ungkapnya.
Ia berharap dengan adanya program pemerintah ini dapat mengisi kekosongan tenaga dokter di puskesmas. Oleh sebab itu, berdasarkan indikator dari Kementerian Kesehatan, semua puskesmas harus ada dokternya.
“Kita berharap nantinya dalam penugasan tenaga dokter ini dapat memberikan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat Mubar. Kita juga sudah menyiapkan fasilitas di dua puskesmas dan satu rumah sakit yakni Puskesmas Tondasi dan Guali,” ucapnya.
Mahajaya menambahkan, khusus penilaian wahana PIDI ini juga sudah meninjau langsung kedua puskesmas tersebut, untuk memastikan kesiapan fasilitasnya memadai atau tidak. Selain itu, utusan dari Kemenkes RI juga memastikan seluruh puskesmas yang ada di wilayah tersebut harus ada dokternya.
“Jadi, untuk puskesmas yang tidak ada dokternya, dari 16 dokter ini kita akan tugaskan mereka di puskesmas yang tidak ada dokternya. Agar nantinya, pembayaran kapitasi dari BPJS juga besar,” tutupnya. (B)
Kontributor: Kasman
Editor: Jumriati
