ZONASULTRA.COM, KENDARI – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2018 untuk Bawaslu tak kunjung diteken. Padahal NPHD untuk KPU Sultra sudah diteken sejak tanggal 22 Juni 2017 lalu.
Kepala Badang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Sultra Isma beralasan, NHPD itu sebenarnya sudah dibahas beberapa kali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan lebih lanjut sudah dijadwal, namun tidak jadi lagi karena kesibukan pihak TAPD.
“Usulan bawaslu Rp. 100 Miliar lebih. Sebagian anggaran sudah masuk di APBD (anggaran dan pendapatan belanja daerah) induk 2017, dan diperkirakan Rp. 60 Miliar lagi yang sedang dibahas, jumlah totalnya untuk Bawaslu belum pasti karena masih pembahasan,” ujar Isma di Kendari, Senin (10/7/2017).
Berita Terkait : Anggaran Minim, Bawaslu Terancam Tidak Awasi Pilgub Sultra
Sebenarnya nggaran KPU dan Bawaslu dibahas bersamaan. Namun ada perubahan usulan anggaran dari bawaslu sehingga KPU lebih dulu meneken NPHD. Isma mengaku kurang ingat secara rinci usulan apa saja yang berubah, yang jelas dalam tahap pembahasan TAPD dan Bawaslu.
Target penandatanganan NPHD untuk Bawaslu sudah harus dilaksanakan pada Juli 2017 ini dan tidak boleh lewat sebab tahapan Pemilihan Gubernur Sultra 2018 sudah dimulai.
“Waktu terakhir untuk NPHD hanya Juli, sudah ketetapan dari Negara itu,” pungkasnya. (A)
Reporter : Muhamad Taslim Dalma
Editor : Abdul Saban
