ZONASULTRA.COM, KENDARI– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong perluasan ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal kepada masyarakat untuk kesejahteraan dan pemerataan ekonomi melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di lingkup Pemkot Kendari.
Dalam pertemuan rapat terbatas OJK Sultra bersama dengan pemerintah kota Kendari, dilakukan pembahasan terkait persiapan pembentukan TPAKD kota Kendari itu. Kota Kendari dianggap memiliki program-program unggulan yang dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan akses keuangan daerah.
Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, menyambut baik rencana yang diusulkan oleh OJK untuk pemerintah kota, karena sejalan dengan tujuan pemerintah Kota Kendari untuk memberikan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat di kota ini. Salah satunya dapat terwujud melalui percepatan akses keuangan kepada masyarakat.
“Semoga pertemuan ini dapat mempercepat realisasi pembentukan TPAKD di kota ini,” ungkap Siska.
Kepala OJK Sultra Mohammad Fredly Nasution, memberikan pemaparan tentang dasar pembentukan, isu Strategis, program serta persiapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota dalam rangka realisasi pembentukan TPAKD kota Kendari. Saat ini secara nasional jumlah TPAKD yang telah terbentuk 244 TPAKD yang terdiri dari 32 TPAKD Provinsi dan 192 TPAKD Kota (data per Desember 2020).
“Isu strategis yang menjadi perhatian TPAKD saat ini yaitu, Literasi keuangan yang masih rendah, keterbatasan jumlah titik akses layanan keuangan, dukungan dan komitmen dari pemimpin daerah, keberlanjutan TPAKD ketidaksesuaian produk dan layanan keuangan, serta infrastruktur,” ungkap Fredly Nasution dalam keterangan rilisnya, Rabu (31/3/2021).
Fredly menjelaskan pada Tahun 2021 – 2022 Program tematik TPAKD berada pada akselerasi pembukaan rekening dan pembiayaan yang mudah, cepat, dan berbiaya rendah antara lain melalui digitalisasi produk atau layanan keuangan hingga akselerasi pemanfaatan produk layanan keuangan digital.
Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Ridhony MH Hutasoit, menyampaikan langkah awal yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota dalam waktu dekat ialah merampungkan SK pembentukan TPAKD kota Kendari. Selanjutnya membentuk struktur organisasi dan merancang langkah kerja dan program-program unggulan.
“Realisasi Pembentukan TPAKD kota Kendari, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memberikan akses keuangan secara merata kepada masyarakat,” kata Ridhony.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir jajaran pemerintah kota Kendari diantaranya Asisten 3 Pemkot, Kabag Hukum, BKAD Kota Kendari, dan Bagian Perekonomian Kota Kendari. (b)
