ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) siap membantu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang. Ketua IDI Daeng M. Faqih mengatakan pihaknya akan berkontribusi memberikan penilaian dan saran bagi perumusan protokol kesehatan yang diperlukan, sehingga Pilkada dapat terlaksana secara baik, profesional dan aman di tengah pandemi Covid-19.
“IDI siap membantu sepenuhnya. Kami memiliki jaringan di masing-masing wilayah, kabupaten dan kota, kalau kami diperlukan supervisi dan pengawasan agar peserta Pilkada dan masyarakat aman dalam melaksanakan pesta demokrasi,” kata Faqih dalam webinar bertajuk Pilkada Aman Covid-19 dan Demokratis, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pengurus Besar (PB) IDI, Selasa (9/6/2020).
Faqih menuturkan sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab IDI untuk membantu pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini. Kata dia, masyarakat memang harus didorong untuk tetap produktif di tengah pandemi Covid-19, mengingat akhir dari wabah ini belum dapat dipastikan.
“Vaksin untuk Covid-19 paling cepat ditemukan 18 bulan ke depan, sehingga wabah Covid-19 paling cepat dapat mereda secara tuntas pada akhir 2021,” lanjut Faqih.
Baca Juga :
Pilkada di Tengah Pandemi, KPUD Sultra Minta Jaminan Keselamatan Ancaman Covid-19 Bagi Penyelenggara
Ia menambahkan masyarakat tidak mungkin terus mengunci diri sambil menunggu obat maupun vaksin. Roda birokrasi, ekonomi dan kehidupan masyarakat harus terus berputar agar tidak kolaps. Oleh sebab itu, IDI menyambut baik upaya penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang dan siap memberikan dukungan yang diperlukan.
“Intinya adalah bahwa dalam pesta demokrasi yang unik ini, kita bisa melakukannya dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan. Kami akan memberikan masukan dan pedoman pada protokol kesehatan yang diperlukan,” tegas ketua IDI ini.
Sementara itu Wakil Ketua PB IDI, Slamet Budiarto menambahkan, perlunya sosialisasi yang intens kepada masyarakat akan protokol kesehatan yang diperlukan dalam melaksanakan Pilkada serentak secara aman Covid-19. Untuk itu ia menyarankan agar segera dapat dibuat buku pedoman yang rinci sehingga dengan cepat dapat dipahami dan dilaksanakan.
“Protokol kesehatan harus diterjemahkan dalam sebuah buku pedoman. Apakah nyoblosnya jaraknya satu meter atau satu setengah meter. Penelitian mengatakan satu meter, tetapi yang aman 1,5 meter. Lalu sosialisasi. Karena faktor masyarakat sangat penting. Petugas harus dilindungi terutama di bagian wajah,” kata Slamet.
Sebagai pembicara pada webinar itu Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga, Ketua Umum PB IDI Daeng M. Faqih, Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto, Ketua bidang Organisasi PB IDI Ramlan Sitompul, dan Wakil Sekjen PB IDI Fery Rahman. (b)
Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Rosnia
